SUKABUMIUPDATE.com - Wacana pembukaan kembali tollgate wisata di Kabupaten Sukabumi khususnya di Palabuhanratu langsung menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Ini karena tollgate bukan barang baru, pernah diterapkan kemudian dihilangkan karena memicu protes dari warga.
Rencana ini kembali digulirkan Dinas Pariwisata sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun dinilai berpotensi memunculkan persoalan lama. Tokoh masyarakat Bayu Risnandar menyatakan dukungannya terhadap penataan sektor pariwisata.
Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dilakukan secara gegabah. “Potensi wisata kita sangat besar dan layak menjadi penopang PAD. Tapi peningkatan pendapatan tidak boleh menjadi beban baru bagi masyarakat atau mengganggu aktivitas lain,” ujarnya pada Kamis (9/4/2026).
Baca Juga: Tangani Campak, Jabar Laksanakan Respon Imunisasi
Menurut Kang Bayu, langkah yang lebih tepat adalah melakukan pemetaan destinasi wisata secara komprehensif, khususnya terkait objek yang akan dikenakan retribusi. Selain itu, penentuan sasaran wisatawan juga harus jelas agar kebijakan tepat guna.
Ia menegaskan, sistem pemungutan retribusi sebaiknya dilakukan di pintu masuk kawasan wisata, bukan di ruas jalan umum. "Kalau loket ditempatkan di akses masuk destinasi, tidak akan mengganggu lalu lintas warga. Hanya wisatawan yang masuk yang dikenakan retribusi," jelasnya.
Kang Bayu juga mengingatkan, reaktivasi tollgate wisata berpotensi membuka kembali persoalan lama. Ia menuturkan, sejak awal diberlakukan pada 1980-an, kebijakan tersebut kerap menimbulkan kemacetan hingga penolakan masyarakat.
Baca Juga: Setahun Terputus, Jembatan Sukabumi-Cianjur Sungai Cibuni Kembali Hidupkan Asa Asmara Warga
"Mulai dari depan kantor kewedanaan sekarang Pendopo Kabupaten lalu pindah ke Cangehgar, Jalan A. Yani, hingga Tenjoresmi pada 2018. Semua berujung masalah yang sama," ungkapnya.
Menurut Bayu, Puncak penolakan terjadi pada 2018 saat tollgate ditempatkan di kawasan Tenjoresmi. Gelombang protes dari masyarakat membuat pemerintah akhirnya mencabut kebijakan tersebut setelah melalui proses mediasi panjang bersama aparat kepolisian.
"Kalau sekarang ingin dihidupkan kembali di jalan umum, itu kebijakan yang ahistoris tidak belajar dari masa lalu," kata Bayu.
Baca Juga: Pria di Tegalbuleud Diringkus usai Terciduk Timbun Ratusan Liter Pertalite Pakai Galon
Disisi lain, ia menilai potensi pariwisata Sukabumi sangat besar dan beragam, mulai dari budaya, geologi, hingga keanekaragaman hayati. Konsep GURILAPS (Gunung, Rimba, Lautan, Pantai, dan Sungai) yang telah lama digaungkan dinilai masih relevan dan menjadi daya tarik utama.
Aktivitas wisata seperti arung jeram di Sungai Citarik, wisata alam Cikidang, hingga selancar di Cimaja yang telah mendunia menjadi bukti daya saing pariwisata Sukabumi. "Potensi kita besar. Tinggal bagaimana mengelola dengan bijak dan tidak mengulang kesalahan yang sama," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Pandjajaran Anyar Kabupaten Sukabumi, Firman Hidayat, menyatakan dukungannya terhadap rencana reaktivasi tollgate wisata, dengan catatan tidak ditempatkan di jalan raya.
Baca Juga: Sepekan Lebih MBG SMAN 1 Ciemas Tertunda: Guru Capek Difitnah SPPG Ungkap SOP Distribusi
"Saya setuju ketika tollgate itu diadakan di setiap objek wisata, dari dulu saya setuju dan mendukung kalau seperti itu, diposisikan dekat titik titik objek wisata, asal jangan di area jalan yang bisa menimbulkan kemacetan arus lalin," ungkapnya.
Ia menegaskan, pengalaman sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi agar kebijakan serupa tidak kembali menimbulkan polemik di masyarakat. "Saya berharap parkiran ditata dan dilegalkan dengan pembinaan dari dinas terkait, termasuk penggunaan atribut resmi agar lebih tertib," katanya.
Ia kembali menegaskan, dirinya tidak menolak reaktivasi tollgate wisata selama ditempatkan di area destinasi, bukan di jalan umum.
Baca Juga: KDM Teken Kesepakatan PSEL, Sampah di Jabar Diolah Jadi Energi Listrik
"Saya sekali lagi tidak menolak dengan adanya wacana reaktivasi tollgate wisata, tetapi kalau ditempatkan di lokasi lokasi wisata, tapi jika ditempatkan di titik jalan raya yang bisa menimbulkan kemacetan arus lalin saya menolak," tandasnya.
Wacana Back To Tollgate Wisata Palabuhanratu
Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar, mengungkapkan bahwa rencana pengaktifan tollgate wisata hanyalah salah satu langkah awal (trigger) dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Ia saat menghadiri kegiatan pelatihan promosi pariwisata yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata RI bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Sabtu 4 April 2026, di Hotel dan Resto Augusta Palabuhanratu.
Baca Juga: Catat, Ini Jadwal Timnas Indonesia di Semifinal Piala AFF Futsal 2026
Ali menjelaskan, pihaknya telah mengantongi rekomendasi dari Polda Jawa Barat, khususnya Direktorat Pengamanan Objek Vital, terkait peningkatan keamanan dan kenyamanan kawasan wisata. Saat ini, tingkat keamanan dan kenyamanan destinasi wisata di Sukabumi masih berada di angka 50,3 persen, yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
“Beberapa langkah yang harus dilakukan antara lain menambah titik pantau, meningkatkan mitigasi, serta memperbaiki tata kelola kawasan wisata,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Anggota DPR RI, Iman Adinugraha, yang dinilai berperan dalam mendorong penguatan tata kelola pariwisata. Menurut Ali, tata kelola yang baik mencakup pelayanan optimal kepada wisatawan serta sinergi antar pelaku usaha dalam satu manajemen kawasan.
Baca Juga: Bulog Salurkan Bantuan 16 Ribu Ton Beras dan Jutaan Liter Migor untuk Warga Cianjur Sukabumi
“Ke depan, tidak boleh ada lagi duplikasi harga, pelayanan yang tidak sesuai standar, maupun kurangnya hospitality, nah itulah yang kemudian disebut dengan kawasan,” tegasnya.
Selain itu, penataan kawasan wisata juga menjadi fokus utama, sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Barat. Namun, intervensi dari pemerintah provinsi akan dilakukan setelah pemerintah daerah menunjukkan langkah awal dalam pembenahan.
Ali menyoroti besarnya potensi pariwisata Sukabumi yang dikenal dengan konsep “Gurilaps” (gunung, rimba, laut, pantai, dan sungai), namun kontribusinya terhadap PAD masih relatif kecil. Hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan dan menjalankan fungsi pengelolaan secara optimal.
Baca Juga: Tenaga Terkuras Guru pun Difitnah, Blak-blakan SMAN 1 Ciemas Tak Mau Lagi Urus MBG
“Setiap layanan tentu membutuhkan dukungan sumber daya. Karena itu, perlu ada kontribusi bersama dari masyarakat, oleh kita dan untuk kita,” katanya.
Sebelum penerapan tollgate, Dispar Sukabumi akan memprioritaskan penataan kawasan, termasuk penguatan sistem komunikasi antar pelaku wisata. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan koordinasi di berbagai titik destinasi.
Selain itu, penanganan sampah juga menjadi perhatian serius. Ali menyebut persoalan sampah sebagai “krisis” di kawasan wisata yang harus segera ditangani. Pihaknya tengah mengkaji penggunaan teknologi pengolahan sampah berbasis zero waste, sehingga limbah dapat diolah langsung di lokasi tanpa harus dibawa ke tempat pembuangan akhir seperti Cimenteng.
Baca Juga: Berkinerja Tinggi, Pemprov Jabar Berhasil Turunkan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran
“Dengan pengolahan di lokasi, diharapkan dapat menekan biaya sekaligus mendorong perputaran ekonomi di kawasan wisata,” jelasnya.
Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi fokus. Melalui fasilitasi dari Komisi VII DPR RI, pelaku usaha pariwisata mendapatkan pelatihan dari Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan kemampuan promosi dan pengelolaan destinasi.
“Promosi tidak akan efektif jika kita belum membenahi diri. Karena itu, selain pembangunan fisik, kita juga harus membangun kesadaran dan kapasitas para pelaku wisata,” pungkas Ali.
Editor : Fitriansyah