SUKABUMIUPDATE.com - Tumpukan sampah menggunung di kawasan Pantai Istana Presiden (IP), Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Kondisi tersebut dikeluhkan para pedagang lantaran sampah disebut belum tertangani secara maksimal sejak momen Lebaran Idul Fitri 2026.
Tumpukan sampah bahkan berada tepat di dekat kawasan pesanggrahan Istana Presiden di Palabuhanratu. Aroma tidak sedap dari sampah yang didominasi limbah kelapa mulai mengganggu aktivitas wisatawan.
Koordinator Pedagang Pantai IP, Kang Dena, menilai persoalan tersebut terjadi akibat tidak konsistennya pengangkutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi.
“Kalau sampah numpuk di sini karena pengangkutannya tidak komitmen. Dari awal katanya dua minggu sekali ditarik, tapi kenyataannya sejak Lebaran cuma diangkut dua atau tiga kali. Sudah sebulan lebih belum diangkut lagi,” kata Dena saat ditemui sukabumiupdate.com, Senin (18/5/2026).
Baca Juga: Jadi Sekolah Maung, 2 SMA dan 1 SMK di Sukabumi SPMB 2026 Lebih Cepat: Hanya Jalur Prestasi
Menurut Dena, para pedagang sebenarnya telah mengikuti arahan DLH dengan memilah hingga mencacah sampah sebelum dimasukkan ke dalam karung. Namun, upaya tersebut dinilai sia-sia karena armada pengangkut jarang datang.
“Pedagang tiap hari bersih-bersih. Sampah dicacah juga sudah kami ikuti. Tapi sekarang bingung buangnya ke mana. Akhirnya numpuk begini,” ujarnya.
Dena menyebut sekitar 30 warung di kawasan Pantai IP rutin membayar iuran kebersihan sebesar Rp20 ribu per minggu. Namun, para pedagang mengaku kecewa karena pelayanan pengangkutan sampah dinilai tidak sebanding dengan kondisi di lapangan.
“Harusnya ada kepastian. Kalau seminggu sekali ya seminggu sekali, kalau dua minggu sekali ya jelas. Jangan sampai dibiarkan seperti ini,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa mayoritas sampah yang menumpuk merupakan limbah kelapa muda dari aktivitas wisata pantai. Saat terkena air hujan, sabut dan batok kelapa mengeluarkan bau busuk yang menyengat.
Baca Juga: Air PDAM Kabandungan Sempat Keruh, Perumdam TJM Sebut Dipicu Longsor di Hulu Sungai
“Yang paling banyak itu sabut kelapa. Kalau sudah kena air terus membusuk, baunya pasti keluar,” ucapnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, tumpukan sampah disebut mencapai panjang sekitar 16 meter dengan tinggi lebih dari 1,5 meter.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kabupaten Sukabumi, Dede Jaenudin, mengatakan tumpukan sampah sempat diangkut dua kali setelah Lebaran. Namun setelah itu, pengangkutan belum kembali dilakukan.
"Kalau lebaran itu sempat diangkut sebanyak dua kali. Nah, setelah itu nggak ada lagi pengangkutan," kata Dede Jaenudin.
Menurutnya, persoalan utama terletak pada jenis sampah yang mendominasi, yakni batok dan sabut kelapa. Material tersebut dinilai sulit diolah di fasilitas RDF milik DLH karena instalasi pengolahan lebih difokuskan untuk sampah plastik.
"Nah, kaitan itu kami itu sedang mencari istilahnya bagaimana penyelesaian untuk sampah organik. Seperti halnya yang di kawasan pantai Baldes itu bahwa si penjual akan bertanggung jawab lah kalau organik. Jadi tidak lagi diangkut ke kita sebetulnya," tuturnya.
Dede Jaenudin juga berharap pengelola wisata maupun pedagang dapat mengelola sendiri limbah kelapa yang dihasilkan di kawasan pantai.
"Untuk sampah batok kelapa memang cukup menyulitkan jika masuk ke instalasi pengolahan. Itu yang menjadi kendala utama. Pihak pengelola RDF juga mengalami kesulitan karena ukuran batok kelapa cukup besar dan sulit dalam proses pemilahannya. Karena itu, seperti yang diterapkan di kawasan Baldes, kami berharap pengelola wisata atau pemilik warung bisa mengelola sendiri limbah kelapa tersebut," tandasnya.
Editor : Asep Awaludin