SUKABUMIUPDATE.com – Sebanyak 396 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat ini telah beroperasi di Kabupaten Sukabumi untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, di tengah perkembangan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat masih ada lima SPPG yang berstatus suspend atau penghentian sementara operasional.
Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kabupaten Sukabumi, Sandi Ibnu Aziz, mengatakan jumlah SPPG yang telah beroperasi saat ini hampir memenuhi kuota yang ditetapkan untuk Kabupaten Sukabumi.
"Sukabumi saat ini pembangunan SPPG sudah memenuhi kuota," kata Sandi, Jumat (5/6/2026).
Meski demikian, BGN masih melakukan evaluasi terhadap sejumlah SPPG yang dinilai belum memenuhi standar operasional. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, terdapat lima SPPG yang untuk sementara waktu dihentikan operasionalnya.
"Saat ini suspend ada lima. Kebanyakan karena tidak ada ahli gizi, ada laporan IPAL, dan juga menu," ujarnya.
Menurut Sandi, penghentian sementara dilakukan sebagai langkah pembinaan sekaligus memastikan seluruh SPPG menjalankan layanan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. SPPG yang berstatus suspend tidak diperbolehkan beroperasi dan pencairan anggarannya juga dihentikan sementara hingga seluruh temuan diperbaiki.
Baca Juga: Data PAD dan Transfer Pusat di Kabupaten dan Kota Sukabumi 2024-2026
Penyebab suspend bervariasi, mulai dari tidak tersedianya tenaga ahli gizi yang menjadi syarat wajib operasional, permasalahan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga laporan masyarakat terkait kualitas pelayanan menu makanan.
Meski ada penghentian sementara, BGN memastikan penerima manfaat Program MBG tidak kehilangan hak mendapatkan makanan bergizi. Untuk mengatasi kondisi tersebut, distribusi layanan dialihkan melalui SPPG lain yang masih aktif beroperasi.
"Kalau yang disuspend memang sementara tidak dikirimkan. Tapi ada yang penerima manfaatnya dibantu oleh SPPG lain," kata Sandi.
Ia mengungkapkan salah satu SPPG yang sebelumnya berstatus suspend kini telah kembali aktif setelah melakukan berbagai perbaikan sesuai rekomendasi hasil evaluasi.
Selain persoalan suspend, BGN juga masih menghadapi tantangan dalam pengawasan program MBG di Kabupaten Sukabumi. Dengan jumlah SPPG yang mendekati 400 unit dan tersebar di 47 kecamatan serta enam kelurahan, pengawasan membutuhkan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait.
"Saya sebagai koordinator mengakui bahwa dengan jumlah SPPG sekarang hampir mendekati 400, dengan jumlah kecamatan 47 dan juga kelurahan ada enam, memang perlu adanya koordinasi yang lebih intens dengan satgas pemda dan pihak lainnya," ujarnya.
Dari berbagai evaluasi yang dilakukan, keluhan mengenai pelayanan menu masih menjadi persoalan yang paling banyak disampaikan masyarakat. Sementara untuk aspek IPAL, Sandi menilai tren perbaikannya terus meningkat karena semakin banyak SPPG yang mulai memasang fasilitas pengolahan limbah tersebut.
Baca Juga: DP3A Sukabumi Dampingi Pelaporan Kasus Kekerasan Seksual Anak di Surade ke Polisi
Ke depan, BGN akan memfokuskan pembenahan pada aspek manajerial SPPG, mulai dari pengelolaan dapur, keberadaan ahli gizi, sistem akuntansi, hingga peningkatan kualitas pelayanan menu bagi para penerima manfaat Program MBG.
"PR terbesar kami ke depan adalah bagaimana manajerial SPPG, baik kepala dapur, ahli gizi, akuntan, dan juga dalam hal pelayanan menu," pungkasnya.
Editor : Syamsul Hidayat