SUKABUMIUPDATE.com - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Sukabumi Raya menggelar aksi Mimbar Rakyat bertajuk "Pemimpin dan Birokrasi Negara Gagal" di Tugu Adipura, Jalan R.E. Martadinata, Kota Sukabumi, Senin (15/6/2026) sore.
Berdasarkan pantauan di lapangan, massa aksi membentangkan sejumlah poster berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah. Aksi juga diwarnai pembakaran ban sebagai simbol protes terhadap kondisi bangsa yang dinilai sedang menghadapi berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan politik.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan saat aksi, GMNI DPC Sukabumi Raya menilai Indonesia saat ini tengah menghadapi krisis multidimensi. Mereka menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya tekanan terhadap APBN, ancaman kenaikan harga energi (BBM), tingginya angka pengangguran, lemahnya supremasi sipil, hingga berbagai persoalan tata kelola pemerintahan.
Baca Juga: Jadwal Piala Dunia 16 Juni 2026, Belgia dan Uruguay Siap Unjuk Gigi
Menurut GMNI, tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang terus terjadi berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia masih rentan terhadap gejolak global dan belum mampu mewujudkan kemandirian ekonomi nasional sebagaimana amanat konstitusi.
Massa aksi juga menyoroti meningkatnya biaya hidup masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok, ketergantungan terhadap impor, tekanan harga energi dunia, hingga potensi membengkaknya beban subsidi energi disebut menjadi ancaman nyata terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin dan kelas menengah.
Selain itu, GMNI menilai arah pembangunan nasional semakin kabur. Berbagai program strategis yang menyerap anggaran negara dalam jumlah besar dinilai belum mampu menjawab persoalan mendasar rakyat, seperti pengangguran, ketimpangan ekonomi, rendahnya kualitas pelayanan publik, hingga krisis ekologis yang semakin meluas.
Baca Juga: Permudah Akses Informasi, RSUD Sekarwangi Hadirkan Layanan 24 Jam di Halo Sekarwangi
GMNI turut menyinggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut mereka, program tersebut memiliki tujuan positif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun penggunaan anggaran yang besar harus disertai tata kelola yang transparan, pengawasan yang ketat, serta indikator keberhasilan yang jelas agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam pernyataan sikapnya, GMNI juga menyoroti gejala kemunduran demokrasi melalui menguatnya peran aparat dalam ruang-ruang sipil, melemahnya fungsi kontrol terhadap kekuasaan, serta maraknya praktik birokrasi yang dinilai tidak profesional.
Atas dasar itu, GMNI DPC Sukabumi Raya menggelar Mimbar Rakyat sebagai ruang konsolidasi, pendidikan politik, sekaligus penyampaian aspirasi masyarakat terhadap berbagai kebijakan negara yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan publik.
Baca Juga: Tandatangani Komitmen GNSTA, Bupati Sukabumi Tekankan Pentingnya Arsip dan Perpustakaan
Dalam aksi tersebut, GMNI menyampaikan sembilan tuntutan kepada pemerintah, yakni:
Mendesak pemerintah segera menstabilkan nilai tukar rupiah dan menjaga daya beli masyarakat.
Menolak segala bentuk kebijakan yang berpotensi menaikkan harga BBM dan kebutuhan pokok rakyat.
Baca Juga: Pemeliharaan! UPTD PU Jampangkulon Bersihkan Ilalang di Ruas Jalan Kadaleman-Mareleng
Menolak dwifungsi Polri maupun multifungsi TNI yang berpotensi mengancam demokrasi dan supremasi sipil.
Mendesak reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk menghapus praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Menuntut transparansi penggunaan APBN serta evaluasi menyeluruh terhadap program-program strategis nasional yang membebani keuangan negara namun belum menunjukkan dampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat.
Baca Juga: BPBD: Percepatan Relokasi Korban Bencana Sukabumi, Cikadu Jadi Lokasi Percontohan
Mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berbagai proyek strategis nasional berdasarkan prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal.
Mendesak pemerintah serius mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan krisis ekologis yang semakin mengancam kehidupan rakyat.
Menolak segala bentuk pelemahan demokrasi dan menuntut penguatan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Baca Juga: Inovasi Sangkuriang Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Jadi Rujukan Nasional
Mengembalikan orientasi pembangunan nasional pada amanat Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
GMNI DPC Sukabumi Raya menegaskan bahwa kritik merupakan bagian dari kecintaan terhadap bangsa. Karena itu, Mimbar Rakyat disebut bukan sekadar ruang protes, melainkan ruang perjuangan untuk mengembalikan arah pembangunan nasional agar benar-benar berpihak kepada rakyat Indonesia.
Editor : Fitriansyah