SUKABUMIUPDATE.com – Bupati Sukabumi Asep Japar mengikuti Penandatanganan Deklarasi Bersama dan Pakta Integritas para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang akan diperpanjang bersama pengelola proyek strategis di Jawa Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Bale Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata No. 1, Kota Bandung, Kamis (18/6/2026).
Acara yang dipimpin langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu menjadi momentum untuk memperkuat komitmen para pemegang IUP dan pengelola proyek strategis dalam mewujudkan tata kelola pertambangan yang baik, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
Dalam sambutannya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penandatanganan deklarasi bersama dan pakta integritas bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan bentuk nyata kesungguhan seluruh pihak dalam menjalankan usaha pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung investasi yang sehat dan bertanggung jawab. Namun demikian, setiap aktivitas pertambangan harus memperhatikan aspek lingkungan, keselamatan kerja, kepentingan masyarakat sekitar, serta kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan harus menjadi prinsip utama yang tidak dapat ditawar," ujarnya.
Dedi berharap para pemegang IUP yang akan memperoleh perpanjangan izin dapat menunjukkan kepatuhan terhadap seluruh kewajiban, baik dari sisi administrasi, teknis, lingkungan, maupun sosial.
Menurutnya, keberadaan perusahaan pertambangan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, serta dukungan terhadap pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain Bupati Sukabumi, kegiatan tersebut juga dihadiri para kepala daerah dari Kabupaten Bogor, Bandung, Sumedang, Bandung Barat, Cianjur, dan Tasikmalaya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Sukabumi Asep Japar didampingi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Editor : Syamsul Hidayat