SUKABUMIUPDATE.com - Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali mengumumkan rencana pemadaman listrik terjadwal untuk wilayah Sukabumi, Kota dan Kabupaten pada Jumat (19/6/2026) mulai pukul 13.00 WIB. Lewat PLN mobile, tercatat 47 wilayah akan terdampak pemadaman terjadwal ini.
PLN menyebut pemadaman ini sebagai bagian dari kegiatan pemeliharaan jaringan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik. PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan masyarakat di wilayah terdampak.
Berikut daftar wilayah terdampak pemadaman terjadwal Jumat 19 Juni 2026, mulai pukul 13.00 WIB:
- Wilayah Padam P. SBTN: Sebagian Jl. Siliwangi; BPJS Kesehatan; Hotel Bountiy; Jl. Prana, Jl. Jayanti, Perumahan Prana; BBPBAT; Polsek Cikole; Hotel Taman Sari, Hotel Anugrah; SMK PASIM; Bale Jayanti; Jl. Otista Cijangkar; Jl. RA Kosasih; Ciaul, Jl. Ciaul Pasir; Desa Subangjaya;
- Padam P. CMRL: Arah Tanjung Sari; Babakan Jawa, Lebaksiuh; Situ Gunung; Jl. Cemerlang, Sukakarya, Rawey; Tegalwangi, Cipelang; Jl. KH. A. Sanusi; Kp. Garung, Ciseureuh, Sukaresmi; Cijambe, Cijambe Wetan; Giurung, Sukamantri; Babakan, Gang Pelukis; Rambay, Pasir Pogor; Cijagung, Sukamaju, Pasanggrahan; Situ Gunung, Kadudampit (sebagian); Gunungjaya, Kp. Taman Gedepangrango, Kp. Nagrak
Baca Juga: Di Sidang MK, Guru hingga Mahasiswa Sampaikan Keluhan Dampak MBG ke Pendidikan
“PLN mengingatkan masyarakat untuk menyiapkan penerangan cadangan; Memastikan perangkat elektronik penting sudah terisi daya dan mencabut peralatan elektronik yang tidak digunakan untuk menghindari gangguan saat listrik kembali menyala,” tulis pengumuman PLN mobile yang beredar di kalangan warga Kota Sukabumi.
Informasi yang beredar di kalangan warga ini dibenarkan oleh operator call center pln. Operator meminta warga di titip terdampak rencana pemadaman terjadwal untuk mempersiapkan kondisi tersebut.
Menteri Bahlil Janji Tak Ada Pemadaman Lagi
Pemadaman listrik bergilir yang terjadi belakangan ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, khususnya di Pulau Jawa. Kondisi tersebut juga memicu keluhan dari warga karena terhentinya pasokan listrik dinilai mengganggu berbagai aktivitas sehari-hari yang bergantung pada energi listrik.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan jaminan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk melakukan pemadaman listrik secara bergilir kedepannya. “Insyaallah nggak,” kata Bahlil saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta pada Kamis, 18 Juni 2026, dikutip dari Antara via Tempo.co.
Baca Juga: Roy Suryo dan dr Tifa Ditangkap Polisi Diduga Terkait Kasus Ijazah Jokowi
Hal ini disampaikan Bahlil usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Mereka membahas strategi untuk memastikan pelayanan listrik kepada rakyat berjalan secara maksimal.
Salah satu hal yang dibahas adalah skema pembayaran kompensasi dan subsidi terhadap PT PLN (Persero). Dengan begitu, perusahaan pelat merah itu mempunyai kapasitas keuangan yang memadai untuk memasok listrik. “Jadi, secara umum, sudah dibahas tadi, nggak ada masalah,” kata Bahlil.
Dalam kesempatan itu, Bahlil menyebutkan total kebutuhan batu bara bagi PLN mencapai 154 juta metrik ton per tahun. Sejauh ini, PLN telah mengantongi kontrak senilai 134 juta ton, sehingga kekurangan pasokan batu bara hanya berkisar 20 juta ton.
Bahlil juga sudah membentuk tim pengadaan batu bara berkalori sedang. Tim ini dibentuk untuk mengatasi kendala PLN dalam memenuhi kebutuhan pembangkit. “Dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus, maka kami membentuk tim pengadaan. PLN, Dirjen Minerba, dan BPKP,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin lalu, 15 Juni 2026.
Ia menjelaskan, PLN terkendala untuk memenuhi kebutuhan batu bara dengan kalori medium atau sedang. Hal ini dipicu oleh sangat lebar disparitas harga jual batu bara ke PLN dengan harga batubara acuan.
Baca Juga: Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG dan Setor Uang ke Dadan, Kejagung Tetapkan GHS Jadi Tersangka
Perusahaan selama ini menjual batu bara ke PLN dengan mengacu kepada harga pemenuhan kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO) seharga US$ 70 per ton. Sedangkan, harga batubara acuan (HBA) periode I Juni 2026 ditetapkan sebesar US$ 121,83 per ton.
Lebarnya perbedaan harga tersebut disinyalir membuat produsen batu bara lebih memilih mengekspor batu bara berkalori medium atau menjualnya ke industri lain agar mendapat keuntungan. Walhasil, PLN kekurangan pasokan batu bara untuk mengoperasikan pembangkit listriknya.
Terkait dengan permasalahan tersebut, Bahlil telah menerima perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan koordinasi dengan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM, dan BPKP terkait pemenuhan kebutuhan batubara PLN.
“Ini (pembentukan tim) agar tidak ada dusta di antara kita. Sudah capek ngomong sana lain, ngomong sini lain, tulis lain, baca lain, bikin lain. Aku tahu ada sesuatu, tetapi sudah, lah. Kita sama-sama memahami, yang penting kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk negara,” kata Bahlil.
Editor : Fitriansyah