SUKABUMIUPDATE.com - Memasuki puncak musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana kekeringan. Meski hingga awal Juli 2026 belum ada laporan warga yang mengalami krisis air bersih, BPBD memastikan status siaga bencana kekeringan telah diberlakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi kondisi yang diperkirakan semakin memburuk.
Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kota Sukabumi, Suhendar, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan potensi dampak kekeringan di seluruh wilayah Kota Sukabumi.
Pengalaman tahun-tahun menunjukkan dampak paling nyata dari musim kemarau adalah menurunnya debit air sumur milik warga sehingga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Targetkan Universal Coverage 100 Persen di Kota Sukabumi: 1 Kelurahan 1 Perisai
"Yang paling signifikan itu masyarakat kekurangan air bersih. Sumur-sumur yang ada di masyarakat debit airnya berkurang sehingga mereka kekurangan untuk masak, minum. Jadi mereka minta bantuan ke BPBD untuk didistribusikan air bersih. BPBD juga koordinasi dengan pihak PDAM, PMI, dan kami distribusikan permintaan air tersebut kepada masyarakat," ujar Suhendar.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan, BPBD menetapkan status siaga bencana kekeringan mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. Masa siaga tersebut bahkan dapat diperpanjang apabila kondisi kemarau masih berlangsung.
"Sebab untuk siaga kekeringan kami berlakukan dimulai 1 Juli sampai 30 September. Kalaupun nanti masih berlanjut, nanti akan diperpanjang," ungkap Suhendar.
Baca Juga: Selamatkan Industri Kreatif: AMSI, BPI dan AVISI Kolaborasi Lawan Konten Ilegal
Selama masa siaga, BPBD akan memperkuat pemantauan di wilayah-wilayah yang berpotensi terdampak. Jika ditemukan warga yang mulai mengalami kesulitan air bersih, BPBD akan segera melakukan langkah penanganan sesuai kebutuhan.
"Tetap kami memantau, kami monitoring ke wilayah-wilayah. Bilamana kami menemukan dampak daripada kekeringan, kami akan mengadakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat itu pada kekeringan dampaknya kekurangan air," jelasnya.
Tak hanya krisis air bersih, BPBD juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap muncul saat musim kemarau. Meski Kota Sukabumi tidak memiliki kawasan hutan yang luas, semak belukar yang mengering tetap berpotensi terbakar.
Baca Juga: Mulai 15 Juli, Kementan: Harga Ayam Hidup Rp19.500 dan Telur Rp24.000 per Kg
"Dampak kekeringan juga tidak hanya krisis air, tetapi juga ada karhutla. Jadi masyarakat dihimbau agar pada waktu musim kering tidak membuang puntung sembarangan ke semak belukar. Kejadian-kejadian tahun yang lalu juga kami pernah mengalami seperti itu. Ada semak-semak yang terbakar, tapi alhamdulillah tidak signifikan dan dapat kami tanggulangi," katanya.
Sebagai upaya pencegahan, BPBD akan menggencarkan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai platform media sosial, mulai dari Instagram, TikTok hingga grup WhatsApp. "Nanti juga melalui media sosial, tim humas kami akan memberikan pengumuman ataupun himbauan kepada masyarakat. Berupa ajakan menghemat air ataupun siaga kekeringan serta dampak daripada kekeringan," ujar Suhendar.
Bagi warga yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, BPBD meminta agar pengajuan bantuan dilakukan melalui pemerintah kelurahan agar proses distribusi air dapat segera ditindaklanjuti.
"Bisa menghubungi dulu pihak kelurahan. Kelurahan nantinya akan melayangkan surat kepada kami untuk meminta bantuan air bersih dan insyaallah kami proses," jelasnya.
Suhendar menyebut, berdasarkan pengalaman beberapa tahun terakhir, wilayah yang paling sering terdampak kekeringan berada di Kecamatan Cibeureum, Lembursitu, dan Baros. Sementara Kelurahan Cikundul menjadi salah satu wilayah yang paling banyak menerima distribusi air bersih dari BPBD.
Editor : Fitriansyah