SUKABUMIUPDATE.com - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (DKUKM) Kabupaten Sukabumi menyatakan pembinaan terhadap koperasi terus dilakukan secara bertahap sebagai upaya mendorong lahirnya koperasi yang berkualitas di daerah.
Sekretaris DKUKM Kabupaten Sukabumi, Gandi Lesmana, mengatakan hal tersebut saat menjelaskan pelaksanaan Hari Koperasi Nasional 2026 yang tahun ini dipusatkan di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.
Menurutnya, seluruh kabupaten dan kota di Indonesia tidak menggelar peringatan Hari Koperasi di daerah masing-masing karena kegiatan dipusatkan oleh pemerintah.
"Seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia tidak melaksanakan Hari Koperasi di daerah masing-masing. Ada arahan bahwa pelaksanaannya secara serentak di Senayan, dihadiri seluruh kepala daerah se-Indonesia dan pembiayaannya pun dari pusat," ujarnya kepada sukabumiupdate.com, Rabu (15/7/2026).
Baca Juga: DJKI Persiapkan Forum Jurnalis ASEAN Bersama Dewan Pers
Gandi mengatakan Kabupaten Sukabumi mendapat kuota sebanyak 50 orang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Seluruh peserta merupakan anggota dan pengurus koperasi di Kabupaten Sukabumi, sementara kebutuhan transportasi hingga biaya perjalanan difasilitasi oleh pemerintah pusat.
"Kabupaten Sukabumi ditarget 50 orang. Seluruhnya anggota pengurus koperasi. Bus difasilitasi, ongkos difasilitasi, semuanya difasilitasi oleh pusat," katanya.
Ia menuturkan, Jawa Barat mengirimkan sekitar 10 ribu pengurus koperasi dalam peringatan Hari Koperasi Nasional tersebut. Sementara sejumlah daerah yang lokasinya lebih dekat dengan Jakarta mengirimkan peserta dalam jumlah lebih banyak.
Gandi menjelaskan, DKUKM Kabupaten Sukabumi memiliki dua fungsi utama dalam pengelolaan koperasi, yakni pembinaan dan pengawasan.
Baca Juga: Ancam Kebebasan Pers, AMSI Sesalkan Gugatan Perdata terhadap Empat Media di Bali
Namun, karena keterbatasan anggaran, pembinaan belum dapat menjangkau seluruh koperasi yang terdaftar di Kabupaten Sukabumi. Dari sekitar 1.200 koperasi yang tercatat, baru sebagian kecil yang dapat dibina setiap tahunnya.
"Kita itu ada dua bidang, satu bidang pembinaan, dua bidang pengawasan. Karena anggaran minim, kegiatan pembinaan hanya bisa menyasar beberapa koperasi dari sekitar 1.200 koperasi yang terdaftar. Belum sampai 20 persen yang kita bina," ungkapnya.
Meski demikian, pembinaan akan terus dilakukan secara bertahap agar semakin banyak koperasi memperoleh pendampingan dan berkembang menjadi koperasi yang berkualitas.
"Yang sudah dibina akan ditingkatkan lagi. Tujuannya tentunya untuk koperasi yang berkualitas," ucapnya.
Baca Juga: Kronologi Adu Banteng Truk Boks dan Toyota Raize di Cisaat Sukabumi, Mahasiswi Luka-luka
Terkait program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Gandi menilai program tersebut memiliki tujuan yang baik, terutama dalam mendukung penyerapan tenaga kerja.
"Menurut saya program itu sangat bagus. Dalam kondisi hari ini pengangguran yang cukup besar dan ketika ini berhasil, tentunya akan menyerap tenaga kerja," katanya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan program tersebut masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Menurutnya, Koperasi Merah Putih nantinya akan didukung berbagai badan usaha milik negara (BUMN) yang menyediakan pasokan barang dan jasa strategis, seperti pupuk, LPG, pangan, farmasi, logistik, telekomunikasi, hingga layanan perbankan.
Menurut Gandi, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan program tersebut. Setelah koperasi berjalan, pemerintah daerah akan menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan.
Baca Juga: DKUKM Urai Kendala Lahan KDMP di Desa Kademangan Surade Sukabumi
"Peran pemerintah daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, camat, serta kepala desa dan lurah, sebagai fasilitator saja. Nanti setelah koperasi berjalan, fungsinya ada pembinaan dan pengawasan," jelasnya.
Ia berharap koperasi dapat menjadi wadah yang mampu memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja.
"Harapannya tentu penyerapan tenaga kerja. Koperasi itu menjadi kekuatan ketika masyarakat bersatu. Yang ekonomi lemah menjadi ekonomi yang kuat. Kalau pun ada hal-hal yang kurang, tentu perlu pengawasan dari semua pihak agar tujuan untuk kemakmuran Indonesia bisa tercapai," pungkasnya.
Editor : Ikbal Juliansyah