SUKABUMIUPDATE.com – Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi mencatat sebanyak 3.022 jiwa dari 2.258 kepala keluarga (KK) di sejumlah wilayah mulai terdampak krisis air bersih akibat kekeringan.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi, Eki Radiana Rizki, mengatakan hingga Kamis (16/7/2026) pukul 10.00 WIB, pihaknya telah menerima permohonan bantuan air bersih dari empat kecamatan yang mencakup empat desa dan satu kelurahan.
"Sudah ada beberapa wilayah yang mengajukan permohonan bantuan air bersih kepada kami. Sampai pukul 10.00 WIB tadi, ada empat kecamatan yang mengajukan permohonan, terdiri dari empat desa dan satu kelurahan," ujar Eki kepada sukabumiupdate.com, Kamis (16/7/2026).
Wilayah yang mengajukan bantuan tersebut yakni Desa Bojong, Kecamatan Cikembar; Desa Nanggerang, Kecamatan Cicurug; Desa Sekarwangi dan Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak; serta Desa Kertaangsana, Kecamatan Nyalindung.
Baca Juga: 31-60 Hari Tanpa Hujan: Termasuk Sukabumi, BMKG Ungkap Potensi Kekeringan Panjang di Jabar
Menurut Eki, distribusi bantuan air bersih disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah. BPBD menyalurkan bantuan menggunakan mobil tangki berkapasitas sekitar 5.000 liter.
"Setiap wilayah berbeda-beda kebutuhannya. Ada yang menerima satu rit, dua rit, bahkan sampai tiga rit tergantung permintaan dan jumlah warga terdampak," katanya.
BPBD mencatat total distribusi bantuan air bersih yang telah disalurkan mencapai 35.000 liter atau setara tujuh rit mobil tangki. Rinciannya, Desa Bojong menerima 15.000 liter, Desa Nanggerang 10.000 liter, Desa Sekarwangi 5.000 liter, dan Kelurahan Cibadak 5.000 liter. Sementara itu untuk Desa Kertaangsana dijadwalkan menerima bantuan 5.000 liter air bersih pada hari ini.
Kemudian berdasarkan laporan yang masuk sejak akhir Juni hingga pertengahan Juli 2026, jumlah warga terdampak kekeringan mencapai 2.258 KK atau sekitar 3.022 jiwa.
"Data tersebut berdasarkan laporan resmi yang masuk ke BPBD. Dalam satu desa yang mengajukan bantuan biasanya terdapat 200 sampai 300 KK terdampak, bahkan tersebar di beberapa RW," jelas Eki.
Meski demikian, BPBD mengakui masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana dalam pendistribusian air bersih. Saat ini BPBD hanya mengoperasikan satu unit mobil tangki karena satu unit lainnya masih dalam proses perbaikan.
"Kami memang memiliki dua mobil tangki, tetapi satu unit sedang diperbaiki. Karena itu kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk membantu distribusi air bersih," ungkapnya.
Baca Juga: Waspada Kekeringan, 10 Cara Agar Tidak Krisis Air Bersih saat Musim Kemarau
BPBD telah menjalin kerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri (Perumdam TJM), Palang Merah Indonesia (PMI), perusahaan swasta, hingga relawan yang memiliki armada tangki air untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Terkait status kebencanaan, Eki mengatakan BPBD masih mengkaji kondisi di lapangan sebelum menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan.
"Status siaga darurat kekeringan masih dalam proses. Kami masih menunggu laporan dari para camat dan kepala desa terkait kondisi di wilayah masing-masing. Mudah-mudahan minggu depan SK penetapan status dan surat edarannya bisa diterbitkan," katanya.
Sementara itu, Sekretaris BPBD Kabupaten Sukabumi, Yuni Sri Heryanti, mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menggunakan air selama musim kemarau.
Menurutnya, mayoritas warga Kabupaten Sukabumi masih mengandalkan sumur resapan sebagai sumber air utama. Namun saat ini banyak sumur yang mulai mengering atau mengalami penurunan debit air akibat minimnya curah hujan.
"Di Kabupaten Sukabumi sebagian besar masyarakat masih menggunakan sumur resapan. Persoalan utama saat musim kemarau adalah sumur-sumur warga mulai mengering atau debit airnya menurun," ujar Yuni.
Selain ancaman kekeringan, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang kerap meningkat saat musim kemarau.
"Kami berharap masyarakat yang beraktivitas di kawasan hutan dapat mengurangi aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Selain itu, masyarakat juga diharapkan menghemat penggunaan air dan menjaga sumber-sumber air bersih yang ada," pungkasnya.
Editor : Denis Febrian