Sukabumi Update

Curhat Pencaker di Sukabumi: Masuk Pabrik Diminta Rp6 Juta, Kerja ke Luar Negeri Malah Gratis

Bunga Satiani Amalia (kiri) dan Nuranti (Kanan). Percari kerja asal Cianjur | Foto : Asep Awaludin

SUKABUMIUPDATE.com – Sulitnya mendapatkan pekerjaan di dalam negeri dengan persyaratan yang dinilai memberatkan membuat sejumlah anak muda mulai melirik peluang bekerja ke luar negeri.

Kondisi tersebut mengemuka dalam pelaksanaan International Job Fair yang digelar Universitas PASIM Sukabumi dan dihadiri Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin. Senin (27/7/2026).

Salah seorang pencari kerja asal Cianjur, Bunga Satiani Amalia (23), mengaku sengaja datang ke bursa kerja internasional untuk mencari informasi mengenai peluang bekerja di luar negeri. Menurutnya, hingga kini ia masih mempelajari berbagai kesempatan kerja yang tersedia.

"Kalau sekarang masih lihat-lihat dulu ya, cari tahu dulu," ujar Bunga kepada sukabumiupdate.com di lokasi.

Baca Juga: Wakapolres Sukabumi Kota Naik Podium di Kapolri Cup Shooting Championship 2026

Bunga mengaku lebih tertarik bekerja di luar negeri karena menilai peluang kerja di Indonesia semakin sulit didapatkan. Selain persaingan yang ketat, ia juga mengaku kerap mendengar adanya biaya administrasi yang harus dikeluarkan untuk bisa masuk bekerja di perusahaan.

"Karena kalau ngelihat kerja di Indonesia kayaknya masuk pabrik juga susah banget. Kebanyakan aku nanya-nanya juga masuknya harus bayar biaya administrasi Rp6 juta, sementara UMR di sini aja masih Rp3 jutaan," katanya.

Keluhan serupa disampaikan Nuranti (22). Ia menilai persyaratan untuk bekerja di sejumlah perusahaan di Indonesia terkadang terlalu tinggi, sementara kesempatan bekerja di luar negeri justru menawarkan proses yang lebih ringan dengan biaya yang ditanggung perusahaan.

"Belum lagi persyaratan tinggi badan, pokoknya persyaratannya di luar nalar banget. Di Malaysia malah ternyata biayanya ditanggung sama perusahaan Malaysianya. Kalau ke luar negeri malah gratis, kenapa di Indonesia susah sekali," ungkapnya.

Baca Juga: Job Fair PASIM Sukabumi: Menteri P2MI Ingin Ubah Stigma TKI dengan Cetak 500 Ribu PMI Profesional

Sementara itu, Bunga menambahkan dan mengaku telah berulang kali melamar pekerjaan di dalam negeri, namun kesempatan yang diperoleh sangat terbatas.

"Sudah sering cari kerja di Indonesia dan jarang banget yang murni enggak pakai uang, jadi susah banget buat kepanggilnya," ujarnya.

Ia bahkan membagikan pengalamannya saat bekerja di sebuah perusahaan garmen di Sukabumi. Menurutnya, beban kerja yang tinggi tidak sebanding dengan upah yang diterima.

"Dulu saya pernah kerja di sini (Sukabumi) enggak pakai uang dan persyaratannya terhitung mudah, tapi jam kerjanya enggak masuk akal. Masuk kerja jam setengah tujuh, pulangnya sore dan gajinya cuma Rp900 ribu," tuturnya.

Nuranti juga mengaku sempat mendapat tawaran bekerja di Karawang dengan gaji yang lebih tinggi. Namun, karena masa kontraknya hanya enam bulan, ia memilih mencari peluang kerja di luar negeri.

"Kemarin juga dapat tawaran lagi dari Karawang, masuknya Rp9 juta di luar domisili Karawang, tapi kontraknya cuma enam bulan, jadi lebih baik kerja di luar negeri," katanya.

Baca Juga: Perpustakaan Sukabumi Berbasis Teknologi, Diarpus Latih Pengelola Gunakan INLISLITE

Tanggapan pemerintah

Menanggapi fenomena tersebut, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, mengatakan peluang kerja di luar negeri memang dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan lapangan kerja di Indonesia. Namun, ia menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.

"Untuk dalam negeri saya no comment ya. Tapi khusus tugas saya sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran, ini kan peluang dan menjadi salah satu solusi bagaimana mengatasi masalah lapangan pekerjaan," kata Mukhtarudin.

Ia menambahkan, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui kenaikan upah setiap tahun. Namun, menurutnya besaran upah sangat bergantung pada kemampuan industri di masing-masing daerah sehingga tidak bisa disamakan dengan negara lain.

"Tentu pemerintah juga memprioritaskan pekerjaan dalam negeri dengan memberikan peningkatan upah setiap tahun. Cuma kembali lagi, peningkatan upah itu tergantung dari kemampuan industri di sebuah daerah. Tidak bisa dibandingkan pabrik yang ada di Indonesia dengan yang ada di luar karena parameternya berbeda," jelasnya.

Baca Juga: Viking Kerajaan Sukabumi Yakin Igor Tolic Mampu Bawa Persib Bandung Juara Asia Musim 2026/2027

Meski demikian, Mukhtarudin menilai keinginan masyarakat untuk mencari penghasilan yang lebih tinggi di luar negeri merupakan hal yang wajar, selama dilakukan melalui jalur resmi dan sesuai prosedur.

"Oleh karena itu ini sebuah kebijakan yang berbeda-beda. Masalahnya mungkin orang mencari upah lebih tinggi itu kan wajar-wajar saja," pungkasnya.

Editor : Syamsul Hidayat

Tags :
BERITA TERKAIT