SUKABUMIUPDATE.com – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki meminta seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi mempercepat lahirnya berbagai inovasi daerah yang berdampak langsung terhadap pelayanan dan pembangunan.
Inovasi tersebut diarahkan untuk mendukung efisiensi anggaran, pengentasan kemiskinan, hingga menekan angka tengkes atau stunting.
Penegasan itu disampaikan Ayep Zaki saat membuka Bimbingan Teknis dan Evaluasi Progres Pelaporan Inovasi Daerah pada Innovative Government Award (IGA) Tahun 2026 di Ruang Rapat Bappeda Kota Sukabumi, Kamis (13/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri para kepala perangkat daerah dan camat se-Kota Sukabumi. Dalam kesempatan itu, Ayep menegaskan komitmen Pemerintah Kota Sukabumi untuk mempertahankan keunggulan inovasi daerah di tingkat nasional.
"Tahun ini kita harus juara lagi. Bahkan untuk tahun 2027 sudah kita siapkan dari sekarang," kata H. Ayep Zaki saat memberikan arahan.
Baca Juga: 60 Ribu Benih Lobster Digagalkan Melintas Sukabumi, Polisi Amankan Satu Orang
Menurut Ayep, inovasi di lingkungan pemerintahan harus dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari budaya kerja setiap perangkat daerah.
Ia mengibaratkan proses pengembangan inovasi dalam tubuh birokrasi seperti pembaruan sel biologis pada tubuh manusia yang berlangsung secara terus-menerus.
"Inovasi harus terus bertumbuh di setiap lini, setiap saat. Dalam tubuh kita sebetulnya ada proses inovasi yang terjadi secara alamiah, terutama di saat kita sedang tidur," tuturnya.
Ayep menilai kemampuan birokrasi dalam beradaptasi dengan perubahan zaman menjadi salah satu kunci keberhasilan pemerintahan, terutama di tengah tuntutan efisiensi anggaran.
Menurutnya, setiap perangkat daerah perlu mampu melahirkan terobosan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap persoalan masyarakat.
"Manusia menjadi makhluk yang sangat cepat dalam beradaptasi. Dalam pemerintahan, adaptasi ini sangat relevan dengan masa efisiensi. Bagaimana kita menekan angka stunting, kemiskinan, dan menekan biaya pegawai? Belanja pegawai yang saat ini berada pada angka 41 persen bagaimana dapat menjadi 30 persen, salah satunya kita adakan melalui inovasi Sukasai," tegas Wali Kota.
Baca Juga: Distan Catat 8.925 Hektare Sawah di Kabupaten Sukabumi Dilanda Kekeringan
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Sukabumi M. Hasan Asari memaparkan sejumlah tahapan yang harus segera diselesaikan seluruh perangkat daerah dalam penyiapan berkas pelaporan inovasi.
Menurut Hasan, setiap unit kerja harus memastikan inovasi yang telah dilaksanakan tercatat dan memenuhi persyaratan sebelum batas akhir penginputan.
"Batas akhir penginputan data inovasi daerah ditetapkan pada 21 Agustus 2026. Tujuan kegiatan ini agar inovasi dari setiap perangkat daerah terdaftar secara resmi dan memenuhi seluruh syarat kelayakan," ujar Hasan.
Setelah seluruh data inovasi terinput dalam sistem nasional, proses selanjutnya akan memasuki tahap presentasi utama.
Pada tahap tersebut, kepala daerah dijadwalkan memaparkan substansi serta dampak inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi di hadapan tim penilai tingkat pusat.
Pemerintah Kota Sukabumi pun mendorong seluruh perangkat daerah untuk memanfaatkan waktu yang tersedia guna memastikan seluruh data dan dokumen inovasi terpenuhi secara optimal, sehingga target mempertahankan prestasi dalam ajang IGA dapat kembali diwujudkan.(adv)
Editor : Asep Awaludin