SUKABUMIUPDATE.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhammad Jaenudin, menekankan pentingnya memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan tanpa terkecuali. Hal tersebut disampaikannya saat menggelar kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Salagombong, Desa Sukadamai, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jumat (21/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Yayasan dan Majelis Ta'lim Miftahul Huda tersebut dihadiri ratusan warga, kader partai, serta tokoh masyarakat. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan itu juga menjadi sarana untuk menyampaikan informasi mengenai tugas pengawasan DPRD Jawa Barat terhadap program-program pemerintah.
Muhammad Jaenudin mengatakan, dirinya mendapat amanah untuk bertugas di DPRD Provinsi Jawa Barat. Salah satu bidang yang menjadi perhatian dalam tugasnya sebagai Sekretaris Komisi V DPRD Jabar adalah pendidikan, khususnya pendidikan tingkat SMA sederajat termasuk sekolah luar biasa (SLB).
Menurutnya, pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelayanan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Salah satunya melalui dukungan anggaran bagi SMA dan SMK negeri.
Baca Juga: Komisi I DPRD Sukabumi Cek Kepatuhan Perizinan PT Indocement di Cicantayan
Ia menjelaskan, masyarakat perlu mengetahui bahwa sekolah SMA dan SMK negeri tidak memberlakukan pungutan biaya seperti SPP dan biaya pembangunan.
“Pertama berkaitan dengan pendidikan, yaitu pendidikan tingkat SMA sederajat. Bagaimana Pemprov memberikan anggaran, sehingga sekolah SMA dan SMK negeri tidak ada lagi biaya. Tidak ada pungutan SPP dan bangunan,” ujarnya.
Jaenudin menilai, akses terhadap pendidikan merupakan hal mendasar yang harus terus diperjuangkan. Karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan perlu dilakukan agar kebijakan dan anggaran yang telah disiapkan pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Selain SMA dan SMK negeri, ia juga menaruh perhatian terhadap pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Menurut Jaenudin, keberadaan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang menjadi salah satu kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Ia berharap tidak ada anak berkebutuhan khusus yang kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan akses maupun kurangnya informasi mengenai layanan pendidikan khusus.
“Jangan sampai ada anak berkebutuhan khusus tidak sekolah,” tegasnya.
Baca Juga: Damkar Terkendala Akses Jalan, 3 Rumah di Permukiman Padat Cibadak Terbakar
Menurutnya, setiap anak memiliki hak untuk belajar dan berkembang sesuai dengan kebutuhan serta potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, ketersediaan layanan pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan khusus, harus menjadi perhatian bersama.
Sementara terkait sekolah swasta, Jaenudin menjelaskan bahwa mekanisme pembiayaan memiliki perbedaan dengan sekolah negeri. Sekolah swasta pada umumnya mempunyai sistem pengelolaan dan sumber pembiayaan tersendiri, termasuk dari SPP maupun kontribusi peserta didik.
Meski demikian, ia menegaskan pentingnya seluruh pihak terus mendorong agar pendidikan dapat dijangkau oleh masyarakat seluas-luasnya. Baik sekolah negeri, sekolah swasta maupun SLB, menurutnya, memiliki peran penting dalam menciptakan generasi yang berkualitas.
Dalam kegiatan tersebut, Jaenudin juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga silaturahmi dan membangun komunikasi. Ia menyebut, kehadirannya di Kampung Salagombong bukan kali pertama, karena dirinya telah beberapa kali datang ke lokasi tersebut.
“Silaturahmi ini penting kita jaga. Meskipun sudah empat kali datang ke sini, ini bagian dari komitmen saya menjaga silaturahmi,” katanya.
Kegiatan di Desa Sukadamai itu sekaligus menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat, dengan pendidikan sebagai salah satu perhatian utama. Jaenudin menegaskan, upaya mewujudkan pendidikan yang dapat diakses semua anak harus terus diperkuat agar tidak ada generasi yang tertinggal dalam memperoleh haknya untuk belajar.(adv)
Editor : Asep Awaludin