SUKABUMIUPDATE.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sukabumi Raya menggelar aksi unjuk rasa dengan membakar ban dan memblokade jalan di simpang Cibolang, tepatnya di depan proyek gerbang keluar (Exit) Tol Bocimi, Cibolang, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jumat (23/10/2026) sore.
Pantauan langsung di lokasi, aksi demonstrasi yang dimulai sekitar pukul 16.20 WIB tersebut sempat mengakibatkan kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas yang cukup panjang di jalur strategis penghubung Kota dan Kabupaten Sukabumi.
Antrean kendaraan mengular panjang, baik dari arah Kota Sukabumi melalui Jalan Lingkar Selatan maupun dari arah Cibadak menuju perkotaan, sebelum akhirnya massa membubarkan diri secara tertib pada pukul 18.00 WIB.
Koordinator Wilayah BEM Nusantara Priangan Barat, Rahmadi El Matking, menegaskan aksi ini merupakan bentuk akumulasi kekecewaan mahasiswa terhadap dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga: Survei Tempo: Kepuasan Publik terhadap Prabowo-Gibran Turun dari 75 Persen Jadi 37 Persen
Momentum tersebut dinilai krusial bagi mahasiswa untuk mengevaluasi jalannya roda pemerintahan, menagih janji-janji politik, sekaligus mempertanyakan arah kebijakan pusat yang dinilai belum berpihak pada masyarakat kecil.
"Hari ini kawan-kawan BEM Nusantara Sukabumi Raya melakukan aksi. Ini adalah bentuk kekecewaan teman-teman mahasiswa melihat dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. Ini momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi, menagih janji, dan menanyakan arah kebijakan yang tepat langsung kepada masyarakat kecil," ujar Rahmadi kepada sukabumiupdate.com.
Soroti Krisis Ekonomi: Dari Program MBG Hingga Koperasi Merah Putih
Rahmadi menjelaskan, BEM Nusantara membawa tiga isu krusial dalam aksi tersebut, yakni krisis ekonomi, krisis ekologi, serta menyempitnya ruang sipil.
Pada sektor ekonomi, mahasiswa menyoroti anjloknya daya beli masyarakat serta pelaksanaan program strategis pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran. Dua program yang disoroti secara kritis oleh massa adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Mahasiswa menilai pelaksanaan MBG terlalu dipaksakan secara seragam tanpa mempertimbangkan kesiapan teknis daerah. Sementara itu, perkembangan operasionalisasi gerai Koperasi Merah Putih di daerah seperti Sukabumi dianggap lamban dan belum memberikan dampak ekonomi riil bagi petani maupun buruh.
"Prioritas program pemerintah ini ke arah mana? Kalau memang untuk menyentuh masyarakat sipil, kelompok petani, buruh, dan lain sebagainya, rasa-rasanya tidak," katanya.
Selain itu, mahasiswa juga mengkritik fenomena keterlibatan militer dalam urusan sipil, termasuk di sektor pertanian dan pengelolaan Koperasi Merah Putih. Langkah ini dikhawatirkan dapat mereduksi peran aktif masyarakat dalam menentukan arah pembangunan.
Baca Juga: Riset DIR Dua Tahun Prabowo-Gibran Bahas Proker: Tembus 12,2 Juta Percakapan, 57% Sentimen Netral
Desak Karhutla Ditetapkan Jadi Bencana Nasional
Beralih ke isu lingkungan, BEM Nusantara menuntut atensi serius pemerintah dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Mahasiswa berpandangan bahwa 99 persen karhutla di Kalimantan dipicu oleh faktor kesengajaan manusia, termasuk dugaan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit secara ilegal oleh korporasi besar.
"Kami melihat persoalan karhutla ini 99 persen bukan bencana alam, tetapi campur tangan manusia. Artinya, masyarakat berharap ada atensi lebih dari pemerintah," ungkapnya.
Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah pusat untuk berani menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena dampaknya yang meluas hingga memicu polusi udara lintas wilayah.
Terkait pemilihan lokasi unjuk rasa, Rahmadi menyebut simpang Cibolang dipilih sebagai panggung aspirasi karena lokasinya yang sangat strategis guna memantik kepedulian publik akan isu nasional.
"Kami sudah tidak percaya dengan pemerintah, kami sudah tidak percaya dengan legislatif, kami sudah tidak percaya dengan eksekutif. Makanya kami mengambil daerah yang memang strategis agar kesadaran masyarakat juga terpantik melihat persoalan dua tahun Prabowo-Gibran," tuturnya.
Mahasiswa menegaskan akan terus menyuarakan aksi serupa hingga tata kelola sumber daya alam dikembalikan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat banyak.
"Sampai teman-teman dan masyarakat Indonesia merasakan bahwa bumi dan air yang hari ini dikuasai oleh negara sebesar-besarnya digunakan untuk masyarakat," pungkasnya.
Editor : Denis Febrian