SUKABUMIUPDATE.com – Anggota DPRD Jawa Barat, Muhammad Jaenudin, menegaskan pentingnya pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, termasuk warga yang tinggal di wilayah pelosok Kabupaten Sukabumi.
Menurutnya, setiap masyarakat harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan medis tanpa terkendala persoalan administrasi maupun kepesertaan jaminan kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Jaenudin saat melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Aula Desa Gunungmalang, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jumat (23/10/2026).
Desa Gunungmalang berlokasi sekitar 12 kilometer dari pusat Kecamatan Cikidang dan berjarak sekitar 28 kilometer dari RSUD Sekarwangi. Kondisi tersebut membuat akses pelayanan kesehatan menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan medis.
Baca Juga: Sejarah Gunung Pangparang Bandung, dari Perkebunan Kina hingga Legenda Sangkuriang
Kegiatan tersebut dihadiri warga, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta kader partai. Selain menjadi sarana pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan itu juga dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Jaenudin menyoroti persoalan akses layanan kesehatan yang masih menjadi perhatian masyarakat. Ia menegaskan, pemerintah perlu memastikan warga yang membutuhkan penanganan medis dapat memperoleh pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Jaenudin, persoalan kepesertaan jaminan kesehatan tidak boleh membuat masyarakat kehilangan akses terhadap pelayanan medis yang dibutuhkan. Karena itu, pemahaman mengenai skema pembiayaan kesehatan dan program bantuan pemerintah perlu terus ditingkatkan.
“Jangan sampai ada masyarakat yang ditolak ketika membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit,” tegas Jaenudin.
Baca Juga: Dua Insiden dalam Sehari, Pria di Cicantayan Sukabumi Tewas Tertemper KA Pangrango
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki program jaminan kesehatan daerah atau Gakinda yang dapat menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang menghadapi kendala kepesertaan BPJS Kesehatan, termasuk ketika status kepesertaannya tidak aktif, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan program.
"Kita punya (program) Gakinda, tetapi tidak besar. Program tersebut diperuntukan bagi pasien yang tidak terkoper BPJS PBI atau tidak punya BPJS Mandiri itu disiapkan anggarannya untuk masa tenggang (sampai BPJSnya Kembali aktif)," ungkapnya.
Jaenudin menilai, informasi mengenai program tersebut perlu disampaikan secara luas hingga tingkat desa. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui pilihan yang tersedia serta langkah yang perlu ditempuh ketika mengalami kendala dalam mengakses layanan kesehatan.
Ia berharap komunikasi langsung dengan masyarakat dapat membantu pemerintah mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi warga, sehingga dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.(adv)
Editor : Asep Awaludin