SUKABUMIUPDATE.com - Pemilik lahan di Blok Kalaparea, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, bersedia tanahnya digunakan sementara untuk mendukung rencana pembukaan fungsional Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 3 saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
Kesediaan tersebut disampaikan Yanyan, warga yang mewakili pemilik lahan dari pihak keluarganya, setelah pembahasan bersama pihak terkait di Desa Karangtengah, Senin (9/11/2026). Menurutnya, penggunaan lahan sementara itu dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, terutama untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas saat Nataru.
Yanyan mengatakan, sebagai bagian dari proyek strategis nasional, pembangunan tol tersebut memiliki kebutuhan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Ia pun memahami adanya percepatan pekerjaan agar jalan tol dapat dimanfaatkan sesuai rencana.
Namun, ia menegaskan dukungan tersebut tetap harus disertai prosedur dan kesepakatan yang jelas. Karena itu, penggunaan lahan nantinya perlu dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Baca Juga: Rotasi Jabatan di Polres Sukabumi Kota, Kapolsek Cibeureum dan Gunungpuyuh Berganti
"Kalau dari kami sebagai pemilik lahan, catatan-catatan kesepakatan dengan pihak PPK nanti berbentuk perjanjian secara legalitas hukum. Jadi, kami ingin melihat dulu draf perjanjiannya seperti apa," kata Yanyan.
Ia menyebut, secara prinsip pihaknya sudah sepakat lahan tersebut digunakan untuk kepentingan fungsional tol. Meski demikian, nilai yang akan diterima pemilik lahan dalam proses pembebasan tanah secara permanen belum diketahui.
Menurutnya, pihak PPK juga belum dapat menentukan nilai ganti kerugian karena penilaian menjadi kewenangan pihak appraisal. "Kalau nilai ganti rugi belum terbuka dari pihak appraisal. Orang PPK juga tidak punya kebijakan untuk penentuan harga," ujarnya.
Yanyan menjelaskan, kesediaan pemilik lahan bukan didasarkan pada adanya kompensasi atas penggunaan sementara. Pertimbangan utamanya adalah kepentingan masyarakat menjelang Nataru, terutama untuk mengantisipasi potensi kemacetan di kawasan sekitar Pasir Sereh apabila akses jalan terganggu akibat operasional tol.
Baca Juga: Malam Puncak DPD RI Awards 2026: Harapan Asep Hidayat Hanjeli, Kemandirian Pangan dari Sukabumi
Ia khawatir, jika persoalan penggunaan lahan tidak diselesaikan, kondisi lalu lintas justru semakin padat dan berdampak terhadap keamanan serta kenyamanan pengguna jalan. "Sebetulnya bukan karena ada kompensasi. Ini menyangkut Nataru dan dampak yang ditimbulkan terhadap keamanan masyarakat. Kalau akses terganggu, tingkat kemacetan bisa lebih tinggi karena di satu sisi akan terhalangi dengan operasional jalan tol," tuturnya.
Meski mendukung percepatan proyek, Yanyan menilai hak pemilik tanah tetap harus diperhatikan. Perjanjian tertulis diperlukan untuk memberikan kepastian bagi kedua belah pihak sekaligus mencegah persoalan hukum di kemudian hari.
"Di satu pihak pemerintah tidak mau dihalangi, tetapi di sisi lain saya sebagai warga negara juga mempunyai hak. Bagaimana cara mempertahankan hak itu? Saya ingin semuanya berbentuk perjanjian untuk keamanan, jangan sampai nanti ada pelanggaran hukum atau perkara yang ditimbulkan," ucapnya.
Terkait proses pembebasan lahan yang belum rampung, Yanyan menduga masih ada tahapan administrasi yang harus diselesaikan. Mulai dari kelengkapan surat-menyurat hingga prosedur lain yang harus ditempuh sebelum pembayaran ganti kerugian dilakukan.
Baca Juga: Mogok Kerja dan Ancam Mundur Massal, Relawan SPPG di Sukabumi Protes Pemotongan Gaji
Ia mengaku belum mengetahui secara pasti kapan Uang Ganti Kerugian (UGR) akan dibayarkan kepada pemilik lahan. Karena itu, pihaknya berharap proses tersebut dapat segera diselesaikan sesuai tahapan yang berlaku.
"Harapan kami, kalau bisa lebih cepat lebih baik. Bukan sekadar ganti rugi, tetapi ganti untung," katanya.
Yanyan menambahkan, kesepakatan untuk mengizinkan penggunaan lahan sementara juga tidak terlepas dari pembicaraan sebelumnya bersama Bupati Sukabumi. Dalam pertemuan tersebut, menurutnya, sudah ada kesepahaman untuk mendukung penggunaan lahan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kelancaran proyek.
Ia menegaskan, pihak pemilik lahan tidak memiliki tujuan lain selain mendukung percepatan pembangunan, sembari tetap menunggu penyelesaian proses pembebasan tanah. "Kalau menyangkut masalah pembayaran, kami juga mengikuti tahapannya. Kami setuju, yang penting prosedurnya jelas," pungkasnya.
Editor : Fitriansyah