SUKABUMIUPDATE.com - Penanganan kasus dugaan perburuan dan pembunuhan Elang Brontok (Nisaetus cirrhatus) di Kabupaten Sukabumi yang sebelumnya hanya diselesaikan melalui surat pernyataan bermaterai kini memasuki babak baru. Yayasan Animal Defenders Indonesia resmi melaporkan dugaan tindak pidana perburuan satwa dilindungi tersebut ke Satreskrim Polres Sukabumi.
Ketua sekaligus Pendiri Animal Defenders Indonesia, Doni Herdaru Tona, mengatakan laporan itu telah diterima Unit I Tipidum Satreskrim Polres Sukabumi. Langkah hukum tersebut ditempuh karena pihaknya menilai penyelesaian perkara sebelumnya tidak memberikan efek jera terhadap pelaku.
Doni menilai keputusan Balai Besar KSDA Jawa Barat bersama Balai Gakkum Kehutanan Jabalnusra yang hanya meminta pelaku membuat surat pernyataan berpotensi menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum konservasi. Terlebih, kasus tersebut menyangkut tindakan keji perburuan hingga pembunuhan satwa yang dilindungi undang-undang.
"Kami sangat berharap kepada penegak hukum terkhusus Gakkum KLHK di mana harapan kami biota dan satwa-satwa dilindungi itu benar-benar dilindungi dan mendapatkan proteksi maksimum termasuk penegakan hukumnya. Nah yang kami lihat di lapangan kemarin terjadinya perburuan lalu pembunuhan ya, apalagi dengan cara yang sadis dicabut bulunya. Itu hanya selesai disuruh bikin pernyataan tidak akan mengulangi lagi," kata Doni, saat dihubungi pada Rabu (11/11/2026).
Baca Juga: Viral Video Elang Brontok Dicabuti Bulunya di Sukabumi, Pelaku Ditegur dan Senapan Disita
Bandingkan dengan Kasus Landak Jawa di Bali
Doni juga menyoroti perbedaan mencolok antara penanganan perkara ini dengan kasus I Nyoman Sukena di Bali. Warga Bali tersebut sempat menghadapi proses hukum dan terancam hukuman lima tahun penjara karena memelihara landak Jawa di rumahnya.
Menurut Doni, perbedaan perlakuan terhadap dua perkara yang sama-sama berkaitan dengan satwa dilindungi menimbulkan pertanyaan besar mengenai rasa keadilan di masyarakat.
"Saya rasa itu kan jadi preseden buruk ya di mana orang akan mencontoh, 'Ah langgar saja, hukumannya tinggi tapi cuma disuruh menyatakan tidak akan mengulangi lagi.' Ini menyakiti rasa keadilan di masyarakat. Ada bapak-bapak yang memelihara landak tiba-tiba ditangkap diancam hukuman 5 tahun penjara. Ini di mana letak keadilannya? Dia memelihara, yang satu membunuh. Yang membunuh disuruh bikin surat pernyataan sedangkan yang memelihara mau dipenjara. Itu sangat menyakiti hati," tegas Doni.
Adukan Gakkum ke Inspektorat Kemenhut dan Ombudsman
Atas dasar itu, Animal Defenders Indonesia tidak hanya menempuh jalur kepolisian. Doni menyatakan pihaknya juga akan membawa polemik penanganan perkara ini ke Inspektorat Kementerian Kehutanan dan Ombudsman RI.
Langkah tersebut dilakukan untuk meminta pemeriksaan internal terhadap proses penyelesaian perkara yang dinilai janggal. Pihaknya ingin memastikan ada tidaknya dugaan pelanggaran kode etik maupun maladministrasi dalam pengambilan keputusan tersebut.
"Setelah mendapatkan surat laporan dari kepolisian, saya akan mengadukan Gakkum ini ke Inspektorat agar diperiksa apa motifnya memberikan jalan seperti itu yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Secara internal Kemenhut mungkin dia bisa diperiksa secara etik, kenapa dia melakukan itu? Apakah ada hubungan saudara? Apakah dia sedaerah? Apakah ada tekanan? Kami akan mengambil langkah bersurat ke Inspektorat Kemenhut dan kami akan CC ke Ombudsman karena kami melihat ada dugaan maladministrasi," jelasnya.
Baca Juga: Pengakuan Pemburu di Sukabumi: Elang Brontok Dikira Ayam Hutan, Ditembak hingga Dikonsumsi
Doni menambahkan, laporan pihaknya mendapat respons baik dari kepolisian. Aparat Polres Sukabumi sebenarnya telah mengetahui kasus ini sejak ramai diperbincangkan di media sosial, namun laporan resmi masyarakat diperlukan sebagai landasan hukum untuk bergerak tanpa terkesan berebut kewenangan antar-instansi.
"Mereka (kepolisian) tahu kasusnya, ramai kan viral. Tapi kalau ada laporan masyarakat, polisi jadi punya landasan kuat untuk bergerak, bukan terkesan saingan atau berebut kewenangan antar-instansi," tuturnya.
Selain mempersoalkan sanksi administratif sebelumnya, Doni meminta aparat penegak hukum untuk memperluas penyelidikan guna membongkar kemungkinan adanya jaringan atau sindikat perburuan satwa ilegal di Sukabumi.
Ia mencermati atribut yang dikenakan para pelaku dalam video viral sebelumnya—mulai dari seragam loreng kamuflase, kepemilikan senapan angin, hingga aksi terorganisir secara berkelompok—mengindikasikan aktivitas yang lebih dari sekadar berburu iseng.
"Kalau dicermati, pelakunya itu pakai seragam loreng-loreng, seragam berburu, seragam kamuflase, membawa motor, bawa senapan angin berkelompok, dan sudah tahu tugas-tugasnya masing-masing. Sepertinya ini adalah sindikat yang suka menangkap satwa dilindungi lalu dijual ke perdagangan ilegal. Kenapa enggak kita bongkar sampai di situ? Kenapa cuma sampai di pernyataan?" beber Doni.
Baca Juga: Pamit COD Jual HP, Mayat Terbungkus Plastik di Selaawi Sukabumi Ternyata Pemuda Goalpara
Ia pun mempertanyakan kemungkinan adanya kasus serupa yang tidak pernah terungkap karena tidak adanya rekaman video yang beredar di masyarakat.
Menurutnya, kasus Elang Brontok di Sukabumi harus menjadi momentum untuk mengevaluasi penanganan perkara perburuan satwa dilindungi agar tidak berhenti hanya melalui kesepakatan atau surat pernyataan.
"Apakah ini menjadi pertanyaan kita semua pasca perdamaian meterai ini? Apakah ada kasus-kasus lain yang tidak terungkap nih, yang selesai di bawah meja? Ini kan karena videonya bocor. Kalau videonya enggak bocor apa kabar? Kami mendesak penegakan hukum agar tidak tebang pilih. Jangan undang-undangnya ada, tapi malah dilecehkan dengan bikin surat pernyataan damai," ungkap Doni.
Dihubungi terpisah, Kasat Reskrim Polres Sukabumi, Iptu Dudi Suharyana, membenarkan pihaknya telah menerima laporan resmi dari Animal Defenders Indonesia. Perkara tersebut kini mulai ditindaklanjuti penyidik.
"Benar kami telah menerima laporan, saat ini berlanjut kepada penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi," singkatnya.
Editor : Denis Febrian