Sukabumi Update

Respon Isu Asusila, BK DPRD Kabupaten Sukabumi Dorong Fraksi Lakukan PAW Anggota DPRD

Logo DPRD Kabupaten Sukabumi (Sumber: dok dprd)

SUKABUMIUPDATE.com - Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Sukabumi mulai menindaklanjuti isu dugaan asusila yang menyeret oknum anggota dewan berinisial LG. BK DPRD mendorong penyelesaian internal fraksi partai Demokrat dengan pergantian antar waktu terhadap terlapor yang diketahui sudah mengakui kesalahannya.

Ketua BK DPRD Kabupaten Sukabumi, Edi Sudrajat, mengatakan sudah melakukan pemanggilan terhadap LG, dan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD serta fraksi terkait. BK bergerak cepat merespons persoalan yang lebih dahulu menjadi perhatian publik tersebut.

"Langsung berkomunikasi dengan teman-teman BK. Kita bertemu, bahkan membuat surat panggilan ke yang bersangkutan. Alhamdulillah kita sudah meminta keterangan atau klarifikasi langsung," kata Edi saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu (11/11/2026).

Edi menjelaskan dalam klarifikasi tersebut, LG mengakui kesalahannya. Walaupun secara prosedural, BK belum menerima laporan resmi pengaduan, disertai bukti fisik sebelum memproses dugaan pelanggaran etik anggota DPRD yang dimaksud.

Baca Juga: Wapres Gibran Dikabarkan Mundur Malam Ini, Projo Sebut Surat Sudah Disampaikan ke Prabowo

Namun, setelah berkomunikasi dengan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, BK diminta segera mengambil langkah untuk merespons persoalan ini. 

"Sebetulnya kita tidak mau melangkah ketika salah satu persyaratannya tidak formal, harus melayangkan surat ke DPRD atau BK beserta buktinya. Tapi hasil komunikasi dengan Pak Ketua DPRD diminta tolong ditindaklanjuti, makanya kami sudah melakukan itu," kata dia.

Tak berhenti pada klarifikasi terhadap LG, kata Edi, BK DPRD Kabupaten Sukabumi juga akan meminta penjelasan dari fraksi tempat anggota dewan tersebut bernaung. Pemanggilan fraksi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana persoalan tersebut ditangani secara internal oleh partai politik.

"Selanjutnya kita menjadwalkan untuk memanggil fraksinya. Kami akan kroscek ke fraksi atau partainya, permasalahan ini sudah sejauh mana penanganannya di internal, dan kami juga ingin penjelasan dari mereka," ucap Edi.

Baca Juga: Timnas Indonesia Tetap Jalani Laga di FIFA Matchday November 2026, Hadapi Bali United

Isu Viral di Media Sosial

Sebelumnya, isu dugaan tindakan asusila sesama jenis yang menyeret seorang anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, itu menjadi perbincangan publik setelah informasi tersebut beredar luas di media sosial.

Persoalan tersebut mencuat setelah tokoh agama, Habib Abdul Aziz bin Jindan, mengunggah pernyataan terbuka melalui video yang berisi desakan agar BK dan pimpinan DPRD segera meminta klarifikasi kepada anggota dewan bersangkutan.

Abdul Aziz juga mengungkapkan bahwa informasi mengenai dugaan kasus tersebut berawal dari adanya laporan di Polres Sukabumi Kota.

"Informasi pertama adalah dugaan laporan di Polres Kota Sukabumi. Ada korban yang melapor ke pihak kepolisian. Artinya korbannya ada, pelapornya ada, dan sudah ditandatangani oleh pihak kepolisian," kata Abdul Aziz, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga: Persib Bandung Dapat Jatah Libur Usai Jalani 10 Pertandingan dalam Sebulan

Meski demikian, ia menyebut proses hukum tidak berlanjut ke persidangan lantaran kedua belah pihak memilih menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan. "Proses di Polres dianggap selesai karena korban dan yang kita duga menyelesaikan secara kekeluargaan, karena ranah hukum belum ada penegakan dalam masalah hal tersebut," jelasnya.

Menurut Abdul Aziz, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan dugaan peristiwa yang beredar, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan etika seorang anggota DPRD sebagai wakil rakyat.

Ia pun mendesak agar BK DPRD tidak berhenti pada pemanggilan, tetapi juga menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.  "Sebagai anggota dewan, kita mempunyai kekhawatiran moral dan etika di DPRD Kabupaten Sukabumi tercatatkan dalam sejarah nasional. Maka kita menekan Badan Kehormatan untuk memanggil, menindak, dan selanjutnya. Secara internal partai sendiri juga harus secepatnya mengambil keputusan yang tepat," tandasnya.

Editor : Fitriansyah

Tags :
BERITA TERKAIT