SUKABUMIUPDATE.com - Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Sukabumi, Dede Abdul Latif, menyayangkan sikap partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, di tengah munculnya desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dede menilai, Gibran yang sebelumnya maju bersama Prabowo dalam satu paket pencalonan, kini seolah menghadapi persoalan politik tersebut tanpa pembelaan terbuka dari partai-partai koalisi.
Hal itu disampaikan Dede saat diwawancarai pada Rabu (11/11/2026). Menurutnya, PSI Kabupaten Sukabumi masih menunggu arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait sikap organisasi terhadap perkembangan politik di tingkat nasional.
"Kalau di daerah, kita sebetulnya pada dasarnya menunggu arahan dan instruksi dari DPP. Apalagi sekarang kita sedang difokuskan dengan penyelesaian struktur partai di bawah," kata Dede.
Meski demikian, secara pribadi Dede mengaku menyayangkan munculnya wacana pemakzulan Gibran. Terlebih, menurut dia, pasangan Prabowo-Gibran sebelumnya maju dengan dukungan partai-partai yang tergabung dalam koalisi.
Baca Juga: DPRD Sukabumi Dorong Program Poliran Buka Akses Loker Transparan dan Bebas Percaloan
"Yang disayangkan juga, kok partai koalisi tidak ada yang muncul membela Mas Gibran itu. Padahal awalnya kita berangkat satu paket, Prabowo-Gibran. Tapi dalam perjalanan dua tahun ini, Mas Gibran juga seolah-olah menjadi tumbal," ujarnya.
Dede juga menyoroti perkembangan politik di tingkat pusat, termasuk sejumlah kader PSI yang disebutnya mengundurkan diri dari kepengurusan partai. Ia menduga situasi tersebut berkaitan dengan posisi politik PSI di tengah pemerintahan Prabowo.
Menurutnya, dinamika tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dicermati oleh pengurus PSI di daerah. Namun, DPD PSI Kabupaten Sukabumi belum mengambil sikap tersendiri dan tetap menunggu keputusan dari pusat.
"Apapun nanti instruksinya dari DPP ataupun dari Pak Jokowi, PSI Kabupaten Sukabumi solid satu komando menunggu arahan. Terlepas nanti mau jadi oposisi atau misalnya tetap bergabung di pemerintahan Prabowo," ucapnya.
Terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran yang menjadi salah satu latar belakang polemik, Dede menilai persoalan tersebut perlu dilihat melalui proses hukum yang sedang berjalan. Ia menyinggung putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa.
Baca Juga: Mengenal Tri Tangtu di Buana, Filosofi Kehidupan dan Kepemimpinan dalam Budaya Sunda
Dede berpandangan, persoalan tersebut kini perlu dituntaskan melalui jalur hukum, termasuk proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia juga menilai polemik tersebut telah berkembang menjadi persoalan politik.
"Sekarang bola panasnya ada di Dikdasmen, yang mengeluarkan suket. Yang dianggap tidak sah itu surat keterangannya. Saya juga melihat memang ini sudah ke arah politis," katanya.
Ia menambahkan, hasil proses hukum nantinya perlu menjadi rujukan untuk melihat kelanjutan persoalan tersebut. Menurutnya, berbagai kemungkinan terkait posisi Gibran masih terbuka, termasuk apabila yang bersangkutan memilih mengundurkan diri ataupun melanjutkan tugasnya sebagai wakil presiden.
Sementara itu, menyikapi kemungkinan DPR melanjutkan proses Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Gibran, Dede kembali menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap partai-partai koalisi.
Menurutnya, partai yang sebelumnya bersama-sama mengusung Prabowo-Gibran semestinya tidak lepas tangan ketika muncul persoalan terhadap salah satu pasangan yang mereka dukung.
Baca Juga: Kumpulan Twibbon Hari Kesehatan Nasional 2026 dengan Desain Menarik untuk Media Sosial
"Saya sangat menyayangkan, kok partai-partai yang kemarin 2024 berkoalisi Prabowo-Gibran tidak ada satupun yang hari ini membela Mas Gibran dalam posisi sekarang tersudutkan," ungkapnya.
Dede bahkan menilai situasi tersebut dapat menjadi preseden dalam kehidupan demokrasi apabila seorang wakil presiden bisa diberhentikan melalui proses politik di tengah masa jabatan tanpa terlebih dahulu menuntaskan persoalan hukum yang menjadi pokok perdebatan.
Meski menyampaikan pandangan tersebut, Dede menegaskan PSI tetap menghormati mekanisme hukum. Ia menyebut Gibran juga sedang menempuh upaya hukum melalui PTUN, sehingga perkembangan proses tersebut perlu diikuti.
"PSI menghargai proses hukum. Mas Gibran juga sama, kemudian hari ini menempuh upaya-upaya hukum lewat PTUN. Nanti tinggal lihat saja hasilnya bagaimana," katanya.
Dede juga mengklaim respons masyarakat di media sosial terhadap polemik pemakzulan Gibran menunjukkan adanya simpati kepada wakil presiden tersebut. Ia menilai masyarakat memiliki penilaian masing-masing terhadap persoalan yang berkembang.
Baca Juga: Persib Bandung Dapat Jatah Libur Usai Jalani 10 Pertandingan dalam Sebulan
Disisi lain, ia berharap perbedaan pandangan mengenai pemakzulan tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat. "Saya berharap masyarakat juga secara objektif punya penilaian sendiri. Memang wajarlah ada pro dan kontra. Tapi dengan situasi sekarang, saya berharap masyarakat tetap mendoakan yang terbaik untuk Mas Gibran dan untuk Indonesia," tuturnya.
Ia mengingatkan agar dinamika politik di tingkat nasional tidak memicu konflik horizontal di tengah masyarakat. Adapun mengenai kemungkinan PSI berada di luar pemerintahan apabila dinamika politik tersebut berujung pada perubahan posisi partai, Dede menyatakan pengurus daerah siap mengikuti keputusan DPP.
"Apapun resikonya, sekalipun kita oposisi, kita siap. Kepentingan bangsa dan negara lebih diutamakan daripada kepentingan partai," pungkasnya.
Editor : Fitriansyah