SUKABUMIUPDATE.com - Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Blok Gunung Bodas, kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, ditertibkan melalui patroli gabungan selama lima hari.
Hasilnya, petugas menutup 74 lubang tambang ilegal, membongkar sembilan lokasi rendaman emas, hingga memusnahkan 56 gubuk atau saung yang digunakan untuk aktivitas penambangan dengan cara dibakar. Total area terdampak yang ditertibkan mencapai sekitar 2.070 meter persegi.
Patroli gabungan yang dilaksanakan Kementerian Kehutanan melalui Balai TNGHS tersebut melibatkan unsur TNI, Polres Sukabumi, pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, BPBD, PLN, serta masyarakat sekitar. Saat petugas tiba di lokasi, kawasan tersebut sudah ditinggalkan para penambang.
Kepala Balai TNGHS, Didid Sulastiyo, mengatakan penertiban di wilayah kerja Resor PTN Gunung Bodas Seksi PTN Wilayah III Sukabumi ini dilakukan bukan sekadar untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal, tetapi juga mengantisipasi ancaman bencana ekologis memasuki musim penghujan.
Menurutnya aktivitas PETI berpotensi memicu kerusakan lingkungan, mulai dari longsor, banjir hingga pencemaran akibat penggunaan bahan kimia dalam proses pengolahan emas.
"Ini merupakan upaya dari penanganan aktivitas penambangan tanpa izin komoditas emas. Hal ini kita lakukan sebagai mitigasi risiko terhadap bencana ekologis pada musim hujan, dan juga terkait dengan pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan PETI," kata Didid kepada sukabumiupdate.com di lokasi, Jumat (13/11/2026).
Baca Juga: 88 Lubang dan 81 Tenda Dibongkar dalam Operasi Penertiban Tambang Ilegal di Cisolok Sukabumi
Ia menjelaskan, aktivitas penggalian liar di kawasan hutan konservasi dapat memicu efek domino terhadap stabilitas tanah. Bahkan, satu titik penggalian berpotensi memengaruhi kestabilan tanah di sekitarnya.
"Iya. Salah satu triggernya itu, kalau teman-teman tadi lihat ada wilayah yang longsor, kan, itu akibat efek domino yang dilakukan oleh kegiatan PETI. Dalam hal ini mereka melakukan penggalian. Penggalian yang satu pasti akan menjadi trigger terhadap longsor dan juga banjir," ujarnya.
Sita Sianida, Merkuri, hingga Peralatan Tambang
Selain kerusakan fisik kawasan hutan, penggunaan bahan kimia berbahaya dalam aktivitas pengolahan emas turut menjadi sorotan utama. Dalam patroli tersebut, petugas menemukan bahan kimia berupa sianida dan merkuri yang diduga digunakan para penambang ilegal.
Dari hasil penyisiran di lokasi, tim gabungan mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 13 pahat, 14 palu, empat cangkul, tujuh blower, satu unit genset, dua pompa celup, 13 gulung kabel, serta berbagai peralatan tambang lainnya.
Petugas juga menyita sianida sekitar satu ons, satu botol merkuri, dan karbon sebanyak 2,5 ons. Selain itu, ditemukan sekitar 30 liter bahan bakar solar yang ditinggalkan di area penambangan.
Buru Pemodal dan Aktor Intelektual di Balik Tambang Ilegal
Didid menegaskan bahwa penertiban PETI membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Patroli gabungan ini merupakan langkah penindakan sekaligus upaya pencegahan agar aktivitas serupa tidak kembali terulang.
"Kami berharap upaya ini memicu sebuah komunikasi serta mendorong suatu alternatif bagaimana masyarakat yang dalam hal ini dia melakukan kegiatan PETI, ke depan dengan sinergi bersama-sama, kita bisa memberikan solusi alternatif terkait dengan PETI, agar hal ini tidak terulang kembali," katanya.
Di balik pembongkaran puluhan lubang tambang tersebut, Balai TNGHS turut menyoroti dugaan adanya pihak yang membiayai dan mengendalikan aktivitas PETI. Didid mengungkapkan pihaknya tengah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk membongkar jaringan, modus operandi, hingga aktor intelektual di balik tambang emas ilegal tersebut.
Baca Juga: Prabowo Bakal ke Luar Negeri saat Kursi Wapres Kosong, Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Jalan
Penindakan ke depan diharapkan tidak hanya menyasar warga yang bekerja sebagai penambang di lapangan, tetapi langsung menyentuh pihak penggerak maupun pemodal utama.
"Nah, kami karena tugas kami sebenarnya hanya langkah preventif dan preventif ya. Nah, kami berkolaborasi dengan teman-teman APH, bagaimana bisa mengungkap jaringan dan modus operandi," ujarnya.
Menurut Didid, pengungkapan jaringan tersebut menjadi bagian penting agar penertiban tidak berhenti pada pembongkaran fasilitas tambang, tetapi mampu memutus aktivitas ilegal hingga ke pihak yang mengendalikannya.
"Jadi, kami ingin memang pada waktu ke depan, kalau saya tidak ingin ada kegiatan yang kita sasaran adalah masyarakatnya. Tapi bagaimana otak dari pelaku ini bisa kita sasar," tegasnya.
Saat ini, koordinasi terus dibangun bersama kepolisian, kejaksaan, dan instansi penegak hukum lainnya untuk mengurai jaringan PETI di kawasan konservasi. Di sisi lain, Balai TNGHS juga menggencarkan penyadartahuan masyarakat, edukasi lingkungan, serta pemasangan papan larangan di sejumlah titik rawan.
Didid berharap langkah tegas ini mampu melindungi kelestarian hutan konservasi sekaligus mendorong terbukanya alternatif mata pencaharian bagi warga sekitar.
"Ini merupakan titipan untuk anak cucu kita, mudah-mudahan ke depan lebih baik," pungkasnya.
Editor : Denis Febrian