SUKABUMIUPDATE.com – Bupati Sukabumi, Asep Japar, menekankan pentingnya peran strategis kepala desa sebagai garda terdepan atau ujung tombak pemerintahan daerah dalam mendukung akselerasi pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan arahan dalam kegiatan Harmonisasi Kebijakan Desa Mubarakah di Pendopo Sukabumi, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi ini membahas harmonisasi sistem evaluasi kinerja desa yang berlandaskan pada 12 program prioritas Bupati Sukabumi guna mewujudkan visi Desa Mubarakah. Melalui forum ini, pemerintah desa diharapkan memiliki pemahaman yang selaras terhadap arah kebijakan dan skala prioritas pembangunan daerah.
“Karena kepala desa adalah ujung tombak Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Kalau misalkan tidak ada kepala desa, akan seperti apa,” ujar Asep Japar di hadapan para kepala desa yang hadir.
Baca Juga: DPMD Sukabumi Umumkan 6 Pemenang Anugerah Desa Mubarakah 2026, Berikut Daftarnya
Dalam arahannya, Bupati juga menginstruksikan para kepala desa agar senantiasa membangun komunikasi yang baik serta bersikap kooperatif dalam merespons berbagai bentuk aspirasi maupun pertanyaan dari masyarakat. Termasuk di antaranya dalam menyikapi surat atau aduan yang disampaikan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga kalangan mahasiswa.
“Kalau ada surat yang sifatnya mempertanyakan, lebih baik kita jawab. Kita hadapi dengan baik melalui komunikasi,” tegasnya.
Sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa, Asep Japar turut mendorong pembentukan forum dialog kepala desa yang nantinya akan dibagi ke dalam enam wilayah di Kabupaten Sukabumi. Forum ini disiapkan sebagai wadah komunikasi terbuka bagi para kades untuk menyampaikan berbagai persoalan, tantangan, maupun kebutuhan mendesak di wilayah masing-masing.
Selain pengarahan kebijakan pembangunan, rangkaian kegiatan ini juga diisi dengan sesi Literasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Desa. Hadir sebagai narasumber, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarok, yang memaparkan pentingnya transparansi serta kewajiban badan publik desa dalam menyediakan akses informasi yang akurat bagi masyarakat.
Melalui sinergi harmonisasi kebijakan, penguatan komunikasi wilayah, serta peningkatan pemahaman keterbukaan informasi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi optimistis penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa ke depan akan semakin responsif, transparan, dan selaras dengan 12 program prioritas daerah demi mewujudkan Desa Mubarakah. (adv)
Editor : Denis Febrian