SUKABUMIUPDATE.com - Pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Barat secara resmi mengeluarkan instruksi penundaan terhadap kegiatan Temu Karya Karang Taruna (TKKT) Kabupaten Sukabumi Ke-V Tahun 2026. Forum ini sedianya akan berlangsung Sabtu, 14 November 2026 di Saung Geulis sukabumi.
Keputusan penundaan tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan resmi yang ditandatangani oleh Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Barat Ahmad Taufik, S.Pd.I., M.M. dan Sekretaris Heri Susanto, S.E., tertanggal 13 November 2026. Surat ini ditujukan kepada Ketua Caretaker Karang Taruna Kabupaten Sukabumi serta Ketua Pelaksana TKKT Kabupaten Sukabumi.
Langkah penundaan ini diambil menyusul adanya rencana kegiatan yang dinilai belum memenuhi ketentuan dan melanggar peraturan yang berlaku, antara lain:Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos RI) Nomor 9 Tahun 2025 Pasal 20H Poin (2)Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos RI) Nomor 9 Tahun 2025 Pasal 21 Poin (1 dan 2).
Selain itu, pihak Pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Barat juga mencatat bahwa persoalan terkait perkaranya saat ini sedang dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Cirebon dengan nomor perkara 86/Pdt.G/2026/PN.Cbn tertanggal 19 Oktober 2026.
Baca Juga: Misteri Jasad Bayi di Nagrak Sukabumi: Kepala Sudah Tengkorak, Polisi Tunggu Hasil Forensik
Melalui surat tersebut, Pengurus Provinsi meminta kepada pihak panitia dan caretaker untuk melengkapi berbagai berkas administrasi persiapan pelaksanaan TKKT Kabupaten Sukabumi serta melakukan koordinasi langsung ke Kantor Sekretariat Karang Taruna Provinsi Jawa Barat di Komplek Perkantoran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, selambat-lambatnya sebelum tanggal 20 November 2026.
Steering Committee Desak Penundaan TKKT
Jajaran Steering Committee (SC) Temu Karya Karang Taruna (TKKT) Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 menyatakan sikap tegas mendukung instruksi penundaan pelaksanaan TKKT Kabupaten Sukabumi yang sedianya digelar pada Sabtu, 14 November 2026. Sikap tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator Steering Committee TKKT Kabupaten Sukabumi Benny Irwanto bersama Sekretaris Steering Committee Jonny Mulyater S melalui pernyataan sikap tertulis yang diterbitkan Jumat, 13 November 2026.
Benny Irwanto menegaskan bahwa pernyataan sikap ini merupakan tindak lanjut atas surat resmi Pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Barat tertanggal 13 November 2026 perihal Pemberitahuan Penundaan Kegiatan TKKT Kabupaten Sukabumi. Dalam surat tersebut, pengurus provinsi meminta kegiatan ditunda karena rencana pelaksanaannya dinilai melanggar Pasal 20H ayat (2) serta Pasal 21 ayat (1) dan (2) Permensos Nomor 9 Tahun 2025, sekaligus meminta penyelenggara melengkapi berkas administrasi dan berkoordinasi.
"Kami mendukung penuh dan menuntut dilaksanakannya permintaan penundaan yang disampaikan Pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Barat sebagai langkah penertiban administrasi dan penyelesaian persoalan penyelenggaraan," ujar Benny dalam keterangan resminya.
Baca Juga: Harmonisasi Kebijakan Desa Mubarakah, Bupati Sukabumi Minta Kades Komunikatif dan Aspiratif
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris SC Jonny Mulyater S menambahkan bahwa pihaknya menuntut pembatalan jadwal pelaksanaan pada 14 November 2026 hingga seluruh persoalan yang tercantum dalam surat pengurus provinsi diselesaikan dan terdapat kejelasan tertulis mengenai jadwal selanjutnya.
Melalui pernyataan sikap tersebut, Benny dan Jonny menyampaikan tujuh poin tuntutan utama, meliputi:
Dukungan Penundaan & Pembatalan Jadwal: Mendukung permintaan penundaan dari pengurus provinsi serta menuntut pembatalan pelaksanaan pada 14 November 2026 sampai persoalan administrasi dan regulasi diselesaikan secara tertulis.
Desakan Tindak Lanjut Panitia: Mendesak Ketua Caretaker dan Ketua Pelaksana TKKT Kabupaten Sukabumi segera melengkapi berkas administrasi dan berkoordinasi dengan Pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Barat sebelum tenggat waktu 20 November 2026.
Baca Juga: 2 Doa saat Kehilangan Barang dan agar Tidak Mudah Lupa
Keterbukaan Informasi & Penolakan Pemaksaan: Menuntut pemberitahuan penundaan secara terbuka kepada seluruh pengurus kecamatan, calon peserta, dan tamu undangan guna mencegah kebingungan, serta menolak tegas segala bentuk pemaksaan penyelenggaraan yang mengabaikan instruksi penundaan.
Pengawasan Provinsi & Peran Pemkab: Meminta Pengurus Provinsi Jawa Barat melakukan pengawasan dan klarifikasi terbuka apabila kegiatan tetap dipaksakan berlangsung, serta meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi selaku pembina untuk segera menindaklanjuti dan melaksanakan surat pemberitahuan penundaan tersebut.
SC berharap seluruh pihak dapat mematuhi instruksi Pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Barat demi menjaga tertib organisasi dan mencegah polemik berkepanjangan menjelang forum konsolidasi dan regenerasi kepemimpinan Karang Taruna Kabupaten Sukabumi. (*)
Editor : Fitriansyah