SUKABUMIUPDATE.com - Anggaran bisa melimpah, konsep pembangunan dapat terdengar canggih, dan kolaborasi lintas sektor mampu dirancang sedemikian rupa. Namun, semuanya berisiko kehilangan arah apabila daerah dipimpin oleh orang yang tak memahami persoalan dan tidak memiliki idealisme.
Kritik itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), drh Slamet, saat menjadi narasumber Sekolah Kepemimpinan Pribumi (SKP) 4.0 di Ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Sukabumi, Minggu, 15 November 2026. Turut hadir Anggota Komisi IV DPRD Uden Abdunnatsir.
Di hadapan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sukabumi, Slamet menyoroti pentingnya kepemimpinan dalam menjalankan konsep Penta Helix, yakni kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan media. Menurut dia, konsep tersebut sudah teruji secara teori.
Masalahnya justru terletak pada pemerintah sebagai pemegang kendali kebijakan dan anggaran. "Sebagus apa pun teorinya, begitu sopirnya kurang memahami dan tidak punya idealisme untuk menjalankan, ibarat kendaraan, mau Ferrari pun, kalau sopirnya tidak bisa mengendalikan, dapat menimbulkan bahaya," ujarnya.
Slamet mengingatkan kepemimpinan semestinya berpegang pada empat sifat Nabi, yakni siddiq, amanah, tabligh, dan fathonah. Kejujuran, harus dimulai dari keberanian membaca data dan menjadikannya dasar penyusunan anggaran. Bukan sebaliknya, anggaran disusun mengikuti kepentingan proyek daripada kepentingan rakyat.
Baca Juga: Drh Slamet Kawal KNMP Masuk Sukabumi, 4 Kampung Nelayan Terwujud Sepanjang 2026
Ia mencontohkan persoalan pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sukabumi baru mencapai 7,63 tahun. Angka tersebut masih tertinggal dibandingkan rata-rata Jawa Barat yang menembus 9,14 tahun.
"Pekerjaan rumah kita nyata. Jujur pada data, supaya anggaran disusun untuk kebutuhan, bukan proyek," kata Slamet.
Ia juga menyoroti pola pembangunan sekolah yang dinilainya belum sepenuhnya berangkat dari kebutuhan. Ada sekolah yang terus-menerus direnovasi, sedangkan sekolah lain di wilayah selatan Sukabumi masih membutuhkan perbaikan. "Kacamatanya kacamata proyek, bukan kebutuhan," lanjut dia.
Di sektor ekonomi, Slamet mendorong penguatan koperasi petani untuk memperbaiki posisi tawar hasil pertanian Sukabumi. Ia mengusulkan agar hasil panen dihimpun melalui koperasi sebelum dipasarkan ke Jakarta. Dengan begitu, petani tidak berhadapan sendiri dengan bandar yang berpotensi memainkan harga.
Persoalan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan juga mengemuka dalam sesi tanya jawab. Slamet menilai mekanisme Musrenbang tingkat desa hingga provinsi sudah baik secara konsep. Namun, masalahnya pada hasil perencanaan yang kerap tidak sejalan dengan pembangunan yang akhirnya dijalankan.
Ia mengusulkan setiap desa menetapkan lima persoalan utama untuk diselesaikan selama satu periode kepemimpinan daerah. Pemerintah desa dan daerah kemudian berkomitmen menuntaskan satu persoalan setiap tahun. "Sehingga tahun depan sama-sama punya lima masalah, tapi masalahnya sudah berbeda," ujar dia.
Dalam forum yang sama, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi asal Fraksi PKS, Uden Abdunnatsir, turut memberikan penjelasan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Ia memaparkan seputar APBD Kabupaten Sukabumi 2026 yang nilainya sekitar Rp 3,8 triliun.
Uden mengapresiasi inisiatif mahasiswa yang tergabung dalam Yayasan Pribumi untuk Negeri. Menurut dia, kegiatan SKP 4.0 menunjukkan kepedulian sekaligus rasa memiliki generasi muda terhadap kemajuan Kabupaten Sukabumi, meskipun yayasan tersebut baru terbentuk.
Ia menilai mahasiswa telah menunjukkan kedewasaan dalam menempatkan diri di hadapan pemerintah: mengetahui kapan harus berkolaborasi dan bekerja sama, serta kapan perlu menyampaikan kritik untuk mengevaluasi kebijakan. "Luar biasa kreatif dan positif apa yang dilaksanakan teman-teman mahasiswa. Meskipun baru dibentuk, kegiatannya sangat menginspirasi karena begitu peduli dan punya rasa memiliki terhadap kemajuan dan perkembangan Kabupaten Sukabumi," kata Uden.
Menurut dia, sikap kritis dan kemauan berkolaborasi tersebut merupakan modal penting bagi masyarakat dalam mengawal pemerintahan. Ia pun menilai kegiatan semacam ini layak mendapat apresiasi karena membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami cara pemerintah bekerja sekaligus mengevaluasi kinerjanya.
Setelah kegiatan, Slamet bersama Uden menerima policy brief hasil rumusan peserta SKP 4.0 yang diserahkan Founder Pribumi, Fikri Padilah. Slamet juga menyematkan rompi secara simbolis dalam deklarasi Pribumi Jabodetabek sebagai cabang pertama Yayasan Pribumi. Kegiatan ini berlangsung pada 14–15 November 2026.
Editor : Oksa Bachtiar Camsyah