Sukabumi Update

PTUN Batalkan Pemakzulan Ence Benno, GMBB: Polemik Kades Babakanjaya Sukabumi Mulai Lagi dari Nol

Ketua Gerakan Masyarakat Babakanjaya Bersatu (GMBB), Saepul Tavip (Sumber: dokpri)

SUKABUMIUPDATE.com - Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang mengabulkan gugatan Ence Benno terkait pemberhentiannya sebagai Kepala Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, belum menjadi akhir dari proses hukum. Jika Bupati Sukabumi menempuh upaya banding, perkara tersebut masih harus melalui tahapan persidangan lanjutan sebelum memiliki kekuatan hukum tetap.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua Gerakan Masyarakat Babakanjaya Bersatu (GMBB), Saepul Tavip. Ia menilai putusan PTUN Bandung dalam perkara Nomor 137/G/2026/PTUN.BDG merupakan keputusan hukum yang harus dihormati. Namun, menurutnya, putusan tersebut belum serta-merta membuat Ence Benno dapat kembali menduduki jabatan kepala desa apabila proses hukum berlanjut ke tingkat banding.

"Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dalam perkara No. 137/G/2026/PTUN.BDG yang mengabulkan gugatan Sdr. Ence Benno terhadap SK Bupati No. 400.10.2/Kep.513-DPMD/2026 tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya adalah sebuah keputusan hukum yang harus kita hormati," kata Saepul, Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, pelaksanaan putusan pengadilan pada prinsipnya menunggu hingga perkara berkekuatan hukum tetap atau in kracht van gewijsde. Karena itu, jika Bupati Sukabumi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), proses gugatan belum selesai dan Ence belum bisa serta-merta kembali menjabat sebagai Kepala Desa Babakanjaya.

Baca Juga: Bukan Sekadar Air Terjun, Curug Badak Batu Hanoman Punya Hutan Pinus yang Menawan

Menurut Saepul, perkara tersebut masih dapat berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung apabila salah satu pihak merasa belum memperoleh keadilan. Dengan demikian, masih ada tahapan hukum yang harus dilalui sebelum perkara benar-benar berkekuatan hukum tetap.

Ia juga menyebut upaya hukum banding diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Pasal 122 hingga Pasal 130. Ketentuan tersebut mengatur pihak yang berhak mengajukan banding, tenggang waktu pengajuan, serta prosedur yang harus ditempuh.

Saepul menerangkan, apabila banding diajukan, majelis hakim di tingkat PTTUN akan memeriksa kembali pertimbangan dan putusan majelis hakim PTUN tingkat pertama. Pemeriksaan itu, menurutnya, mencakup penerapan hukum maupun penilaian terhadap fakta dan alat bukti selama persidangan.

Hal lain yang akan menjadi perhatian, lanjut dia, yakni kemungkinan adanya kekeliruan dalam penilaian fakta persidangan, bukti tertulis, keterangan saksi maupun ahli, serta hal-hal lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Baca Juga: Waspada Penipuan! Beredar Tautan Palsu Program Bantuan Bibit Lobster Catut Nama KKP

Selain itu, majelis hakim juga akan menilai apakah pertimbangan hukum dalam putusan tingkat pertama sudah lengkap dan jelas, termasuk ketepatan dalam menilai keabsahan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan Bupati Sukabumi.

"Apakah telah terjadi kekeliruan dalam menerapkan hukumnya. Apakah terdapat kekeliruan dalam penilaian fakta dan alat bukti. Apakah Judex Facti kurang cermat atau salah mempertimbangkan fakta persidangan, bukti tertulis, keterangan saksi/ahli, atau hal-hal yang relevan dalam perkara," jelasnya.

Saepul menilai proses hukum tersebut berpotensi memakan waktu cukup lama. Selain waktu, proses lanjutan hingga banding maupun kasasi juga akan menguras pikiran, tenaga, serta biaya yang tidak sedikit bagi para pihak.

Di sisi lain, Saepul berpandangan bahwa selama proses banding maupun kasasi masih berjalan, SK Bupati Sukabumi tentang pemberhentian Ence Benno masih dianggap sah dan berlaku secara hukum. Atas dasar pandangan tersebut, ia menyebut Ujat Sudrajat tetap menjalankan tugas sebagai Pj Kepala Desa Babakanjaya beserta tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang melekat pada jabatannya.

Baca Juga: IShowSpeed Pamer Kemampuan Bahasa Indonesia di Depan Barack Obama

Menurutnya, kondisi tersebut juga tidak menghalangi lembaga dan unsur pemerintahan desa lainnya untuk menjalankan tugas masing-masing. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Babakanjaya tetap dapat menjalankan fungsi pengawasan serta menampung aspirasi masyarakat.

Begitu pula para pengurus RT dan RW yang tetap bisa melaksanakan tanggung jawabnya seperti biasa tanpa terganggu oleh putusan PTUN tersebut. Karena itu, Saepul berharap proses hukum yang masih berjalan tidak menghambat aktivitas pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat Desa Babakanjaya.

"Ibarat isi bensin di SPBU, semuanya dimulai lagi dari NOL," pungkasnya.

Sebelumnya, PTUN Bandung melalui putusan perkara Nomor 137/G/2026/PTUN.BDG pada Selasa (17/11/2026) mengabulkan gugatan Ence Benno terhadap keputusan Bupati Sukabumi tentang pemberhentiannya sebagai Kepala Desa Babakanjaya. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan SK pemberhentian tersebut tidak sah dan memerintahkan Bupati Sukabumi mencabut keputusan itu serta memulihkan hak, kedudukan, dan jabatan Ence sebagai kepala desa periode 2023–2031.

Baca Juga: 7.600 Pengaduan Keuangan Ilegal di Jabar: Fenomena Pinpri, Gaya Hidup Flexing, hingga Bank Emok

Menanggapi putusan tersebut, Pemkab Sukabumi melalui Kepala Bagian Hukum Setda, Susanty, menyatakan masih mengkaji kemungkinan mengajukan banding. Pemkab juga memiliki waktu 14 hari kalender sejak pemberitahuan resmi putusan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Selama putusan belum berkekuatan hukum tetap, Ujat Sudrajat masih menjalankan tugas sebagai Pj Kepala Desa Babakanjaya.

Editor : Fitriansyah

Tags :
BERITA TERKAIT