Sukabumi Update

Polisi Gerebek Tambang Ilegal di Gunungguruh Sukabumi: Pengelola Ditangkap, 3 Excavator Disita

Excavator yang disita petugas kepolisian di lokasi tambang ilegal, kawasan Gunung Walang, Kampung Jatimekar, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi. (Sumber Foto: Dok. Polres Sukabumi Kota)

SUKABUMIUPDATE.com – Polres Sukabumi Kota membongkar praktik penambangan ilegal batu hijau di kawasan Gunung Walang, Kampung Jatimekar, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi. Aktivitas tambang tanpa izin tersebut diduga telah beroperasi selama sekitar satu dekade sejak tahun 2016.

Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan seorang pria berinisial AI (32) yang diduga berperan sebagai pengelola tambang, sekaligus menyita tiga unit alat berat jenis excavator yang digunakan untuk aktivitas pertambangan di lokasi.

Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Sentot Kunto Wibowo, menjelaskan bahwa kasus tersebut terungkap setelah Unit 3 Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Sukabumi Kota melakukan pengecekan dan penertiban di wilayah Kecamatan Gunungguruh.

"Dari hasil pengecekan di lokasi, petugas mendapati tiga unit excavator tengah beroperasi melakukan aktivitas penambangan di kawasan Gunung Walang. Selanjutnya, petugas menghentikan aktivitas tersebut dan mengamankan operator beserta alat berat yang digunakan," ungkap Sentot, Jumat (20/11/2026).

Baca Juga: Tutup 74 Lubang Tambang Ilegal di Cisolok Sukabumi, Petugas Temukan Sianida-Merkuri

Beroperasi Sejak 2016, Rugikan Negara Rp1,8 Miliar

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, penambangan di lereng Gunung Walang tersebut diperkirakan telah berlangsung selama 10 tahun. Batu hijau hasil tambang kemudian diolah, dipotong, dan dibentuk menjadi balok persegi empat sebelum dipasarkan sebagai bahan ornamen dinding bangunan, rumah, hingga kolam renang.

Sentot menyebut, penghitungan sementara menunjukkan aktivitas ilegal ini menimbulkan kerugian negara sekitar Rp1,8 miliar, sementara nilai kerugian yang berhasil diselamatkan aparat mencapai Rp12 miliar.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Baca Juga: UMP Jabar 2027 Tinggal Tunggu Pengumuman, Buruh Desak Minimal 80 Persen KHL

Dalami Keterlibatan Pihak Lain

Saat ini, penyidik Satreskrim Polres Sukabumi Kota masih mendalami aspek perizinan serta menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan usaha tambang ilegal tersebut.

Kapolres mengingatkan bahwa seluruh kegiatan pertambangan wajib mengantongi izin resmi sesuai peraturan perundang-undangan.

"Kami menegaskan bahwa setiap aktivitas pertambangan harus memenuhi persyaratan dan perizinan yang telah ditentukan. Tidak boleh ada kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin sesuai ketentuan hukum," tegasnya.

Editor : Denis Febrian

Tags :
BERITA TERKAIT