Sukabumi Update

Jalan Selabintana Viral Lagi, Banjir Limpasan Dari Dataran Tinggi Sukabumi yang Berulang

Edit ai. banjir di jalan selabintana (Sumber: warganet)

SUKABUMIUPDATE.com - Jalan selabintana (Salabintana) di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat kembali viral saat musim penghujan tiba. Hujan deras, Jumat (20/11/2026) membuat jalan akses pariwisata ini berubah menjadi ‘sungai’ dadakan mengalir deras dari dataran tinggi selabintana yang terjadi tiap tahun tanpa mampu ditanggulangi.

Titik banjir pun masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jalan selabintana dari kawasan Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi hingga ke batas kota, Cimangga jalan siliwangi Kota Sukabumi. Volume air dari hujan deras melimpah ke jalan raya, hingga membuat akses menuju kawasan wisata pondok halimun dan lainnya di daerah dataran tinggi selabintana sulit dilalui.

Secara karakteristik banjir limpasan selabintana memang tidak berlangsung lama. Air dari dataran tinggi tak tertampung drainase, mengalir cukup deras di jalanan, hingga membuat kendaraan sulit melintas. Pada musim hujan tahun sebelumnya, sejumlah sepeda motor bahkan sempat jatuh dan terseret banjir limpasan selabintana.

Videonya kembali viral, warganet menyoroti alih fungsi lahan kawasan kaki gunung gede pangrango di Kabupaten Sukabumi. Ada juga yang melintas banjir limpasan selabintana ini karena drainase gagal berfungsi, hingga air naik ke jalan raya.

Baca Juga: Akhir Tahun hingga Awal 2027, Sukabumi Berpotensi Dilanda Hujan Intensitas Tinggi

Soal Alih Fungsi Lahan 

Sukabumiupdate bersama teras.id, pada awal tahun 2026 membuat liputan khusus menyoroti masalah lingkungan di dataran tinggi kaki gunung gede pangrango di wilayah Kabupaten Sukabumi. Pembukaan lahan yang terjadi tanpa kejelasan pengelolaan, memicu dampak lingkungan di hilir, memunculkan konflik sosial, dan menyisakan persoalan hukum.

Salah satu yang disorot adalah kebun teh di Pondok Halimun dan sekitarnya, Kabupaten Sukabumi, tidak lagi utuh. Di sejumlah titik, hamparan hijau yang selama puluhan tahun menahan air dan lereng, berubah menjadi lahan terbuka. Perubahan ini berlangsung nyaris tanpa sorotan, namun dampaknya mulai terasa ke mana-mana.

Desa Perbawati menjadi simpul penting pergeseran itu. Kawasan ini berhadapan langsung dengan lahan PTPN I Regional 2 dan penyangga Gunung Gede Pangrango. Sejak status Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan berakhir pada 2013, muncul dugaan alih fungsi yang melahirkan banyak perdebatan.

Angkanya memancing tanda tanya. Dari sekitar 100 hektare lahan eks HGU di Perbawati, pembukaan disebut telah melewati ambang 20 persen. Tetapi siapa yang jelas mengelola, tidak pernah benar-benar terang. Silang pendapat terjadi, apakah petani kecil atau pengusaha bermodal besar.

Baca Juga: 7 Rekomendasi Tempat Glamping di Jawa Barat Untuk Menikmati Liburan di Musim Hujan

Pola pengelolaan tanah semakin kabur saat skema kerja sama bermunculan. Ada kelompok tani hingga perjanjian bisnis dengan dugaan keterlibatan korporasi.

Sungai Cipelang menjadi saksi paling jujur. Suara lokal menyebut aliran air yang menjadi sumber hidup banyak warga, sekarang membawa lumpur setiap hujan deras. Debitnya naik cepat, kemudian turun tajam saat hujan berhenti—tanda yang kerap terlihat ketika wilayah hulu kehilangan daya serap.

Di balik kerusakan fisik dan potensi bencana yang terus menghantui masyarakat, ada persoalan lain yang belum tuntas. Status tanah diperselisihkan: apakah masih dalam penguasaan PTPN atau kembali menjadi milik negara.

PTPN telah menepis tudingan alih fungsi lahan dan menyebut kerja sama pelaku wisata hanya beberapa hektare dan kini sudah dimoratorium. Perusahaan BUMN ini juga mempertegas wilayah kerjanya. Unit Kebun Goalpara, termasuk Pondok Halimun dan sekitarnya, berada dalam HGU seluas 1.322 hektare.

Baca Juga: Keluarga Curiga, Perempuan IRT di Warungkiara Sukabumi Bersimbah Darah dengan Sayatan di Leher

Dari total luasan itu, kebun teh yang benar-benar ditanami dan dikelola sebagai perkebunan inti berada di kisaran 550 hektare, tersebar di beberapa kecamatan. Sisanya merupakan kawasan penyangga hingga areal yang bersentuhan langsung dengan aktivitas penduduk dan petani sekitar.

Fakta di lapangan tersebut oleh PTPN dibaca sebagai pintu masuk persoalan, sekaligus alasan lahirnya program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kebun (PMDK) pada 2019. Ini bukan skema pembukaan baru, melainkan upaya penertiban dan pengamanan lahan-lahan yang telah digarap warga.

Di luar catatan-catatan itu, masalah penguasaan lahan dan kekhawatiran di akar rumput tetap menyisakan pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi di Pondok Halimun dan sekitarnya? Baca laporan lengkap isu ini dalam artikel berjudul "Bayang-Bayang Bencana di Hulu Sukabumi" serta "Penyebab Banjir di Salabintana Sukabumi".

Editor : Fitriansyah

Tags :
BERITA TERKAIT