SUKABUMIUPDATE.com - Aliansi Buruh Sukabumi Bersatu (ABSB) resmi mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sukabumi tahun 2027 sebesar 8,85 persen atau menjadi Rp4.171.051. Usulan tersebut merupakan hasil kesepakatan lintas serikat pekerja menjelang rapat pembahasan Dewan Pengupahan daerah.
Ketua DPC Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Kabupaten Sukabumi, Dadeng Nazarudin, menjelaskan bahwa angka usulan tersebut lahir dalam pertemuan konsolidasi buruh di kawasan Palagan Bojongkokosan, Kecamatan Parungkuda, Sabtu (21/11/2026). Forum itu dihadiri perwakilan berbagai organisasi serikat pekerja, mulai dari GSBI, F-SP RTMM SPSI, SPAG, hingga sejumlah Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP).
"Hasil diskusi dengan kawan-kawan lintas serikat yang mengatasnamakan Aliansi Buruh Sukabumi Bersatu (ABSB) mengusulkan UMK Kabupaten Sukabumi 2027 sebesar Rp4.171.051," kata Dadeng kepada sukabumiupdate.com, Sabtu (21/11/2026).
Baca Juga: UMP Jabar 2027 Naik Jadi Rp3 Juta, KDM Soroti Penerapan di Sukabumi hingga Priangan Timur
Nominal usulan itu mengalami kenaikan sebesar Rp339.125 dibandingkan UMK Kabupaten Sukabumi tahun 2026 yang berada di angka Rp3.831.926. Dadeng memaparkan bahwa persentase kenaikan 8,85 persen dihitung berdasarkan gabungan dua indikator makroekonomi daerah.
"Sebesar 8,85 persen itu diambil dari inflasi Provinsi Jawa Barat sebesar 3,16 persen ditambah pertumbuhan ekonomi (PE) Kabupaten Sukabumi sebesar 5,6 persen," ujarnya.
Baca Juga: UMK Kabupaten Sukabumi Rp3,83 Juta, Pengusaha Dilarang Bayar di Bawah Ketentuan
Pertemuan Aliansi Buruh Sukabumi Bersatu (ABSB) bersama sejumlah serikat pekerja di kawasan Palagan Bojongkokosan, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (21/11/2026). | Foto: Istimewa
Desak Pertahankan dan Perluas Cakupan UMSK 2027
Selain mengawal besaran UMK, forum ABSB juga menyoroti keberlanjutan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK). Kaum buruh mendesak agar skema upah sektoral yang telah berjalan tidak dihapus pada tahun 2027, bahkan cakupannya perlu diperluas ke sektor usaha lain yang belum terakomodasi.
"Selain soal kenaikan UMK, kami juga meminta kepada Dewan Pengupahan agar tetap mempertahankan keberadaan UMSK. Bahkan, untuk jenis usaha lain yang belum ada UMSK-nya, diharapkan bisa diusulkan," ungkap Dadeng.
Adapun rapat resmi Dewan Pengupahan Kabupaten Sukabumi untuk membahas penetapan UMK dan UMSK 2027 dijadwalkan berlangsung pada Senin (23/11/2026). Menjelang sidang tersebut, DPC GSBI Kabupaten Sukabumi telah menerbitkan surat instruksi tertanggal 20 November 2026 kepada seluruh Pimpinan Tingkat Perusahaan (PTP) GSBI se-Kabupaten Sukabumi untuk mengawal jalannya pembahasan.
Editor : Denis Febrian