SUKABUMIUPDATE.com - Resmi dilantik menjadi anggota DPR RI, pada Selasa (10/04/2018) lalu, drh Slamet menjadi satu-satunya legislator di Senayan yang berlatar belakang ketua partai di Sukabumi. drh Slamet adalah mantan Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sukabumi periode 2004-2010.
Menyelesaikan kuliah kedokteran hewan di Universitas Udayana, pria kelahiran Rembang 19 Mei 1971 ini sempat berkiprah di PKS Provinsi Bali, sebelum akhirnya berlabuh dan menetap di Kampung Kadudampit Kadudampit, Kabupaten Sukabumi hingga saat ini. Selain berpolitik, suami dari dr Titin ini juga dikenal sebagai pengusaha bidang peternakan sukses di Sukabumi.
Slamet saat ini menjadi salah satu pengurur DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) PKS Jawa Barat. Berikut petikan wawancaranya dengan kru redaksi sukabumiupdate.com, Rabu (18/4/2018).
1. Saat harus menggantikan posisi Yudi Widiana di Senayan (DPR RI) apa yang dipikirkan saat itu?
Terkait pergantian sesuai peraturan perundang-undangan yang ada dan sebagai kader partai saya harus siap. Secara personal saya sedih, ada saudara lagi kena masalah. Jadi kalau ditanya gimana perasaannya ya sangat sedih dan karena ini tugas partai dan peraturan perundang-undangan, tega nggak tega harus siap.
2. Saat dilantik apa yang sudah terpikirkan dan akan dilakukan untuk Sukabumi?
Memberikan yang terbaik untuk masyarakat Sukabumi. Terbaiknya itu sesuai dengan fungsi dewan, seperti pengawasan bugedting ini yang semaksimal mungkin akan saya perjuangan budget yang bisa dirasakan oleh masyarakat Sukabumi, karena memang fungsi kita disitu.
3. Inikan masa bhaktinya tinggal satu tahun lebih, kira-kira kontribusi apa yang akan diberikan untuk kebutuhan masyarakat Sukabumi?
Kita akan menyerap aspirasi, toh pemerintah masih berjalan, anggaran 2019 masih bisa diperjuangkan. Program saya awal ini dua, menyerap aspirasi sebanyak mungkin baik langsung oleh saya maupun melalui rumah aspirasi dimana ada kader-kader yang akan difungsikan sebagai telinga dan mata. Kedua saya akan berikhtiar untuk memperjuangkan aspirasi tersebut dengan fungsi budgeting dewan, semoga bisa berjuang dan diterima oleh masyarakat Sukabumi
4. Anda bukan orang baru di Sukabumi, apa yang dilihat yang diperlukan oleh masyarakat Sukabumi dan belum diperjuangkan oleh legislator Senayan asal Sukabumi selama ini?
Impian masyarakat Sukabumi itukah salah satu yang belum terealisasi pemekaran ya. Bagaimana infrastuktur, walaupun bukan domain komisi yang saya, tapi kita kan punya perangkat fraksi. Intinya menyerap aspirasi akan saya bawa ke Senayan dan diperjuangkan melalui fraksi untuk dilanjutkan ke komisi yang membidanginya.
5. Ini pemekaran yang mana? karena selain Sukabumi Utara terkini ada suara pemekaran wilayah Pajampangan?
Kalau kita bicara pemekarankan tidak bicara emosional, harus ada kajian lagi. Karena urgensinya pemekaran itu sebenarnya mendekatkan pelayanan itu ide atau filosofinya mendekatkan pelayanan aparat kepada masyarakat, itu idealnya.
6. Anda sudah lama juga nggak muncul didunia politik, dengan kesempatan ini apakah akan diteruskan untuk 2019 periode selanjut atau seperti apa?
Ya terus terang memang saya sudah lama tidak aktif dalam arti muncul dipublik, saya konsen dan menikmati dunia bisnis. Tapi di PKS itu kita bisa mengambil banyak peran, nggak muncul bukan berarti tidak berpolitik, banyak peran yang saya ambil salah satunya pengkaderan. Untuk 2019, jika memang kembali ditugaskan oleh partai saya harus siap. Artinya setahun ini harus menunjukkan kinerja yang baik.
7. Jika setahun ini bagus kinerjanya, dan 2019 mendapat mandat lagi di Senayan. Kemudian ada 2021, Pilkada Kabupaten Sukabumi. Apalah anda tertarik untuk balik kandang ke Kabupaten Sukabumi maju di Pilkada?
Saya akan sangat realistis. Artinya kita harus pastikan dulu apakah permintaan masyarakat untuk saya maju di Pilkada Kabupaten Sukabumi 2021 itu betul betul sungguhan atau sekedar candaan politik. Intinya saya didoktrin oleh partai ketika dibutuhkan nggak boleh nolak, saya harus memberikan sebanyak apapun manfaat dimana pun posisi saya berada, tidak harus di legislatif ataupun eksekutif.
8. Menurut anda diposisi mana manfaat bagi masyarakat lebih terasa, Legislatif atau Eksekutif?
Yang jelas kalau secara teori yang lebih bisa memberikan manfaat kepada masyarakat ya Eksekutif.
Editor : Andri Somantri